Alokasi Biaya untuk Tangani Covid-19 tak Kunjung Cair

643
0
Hj Ade Uu Sukaesih Wali Kota Banjar
Hj Ade Uu Sukaesih Wali Kota Banjar

BANJAR – Alokasi biaya tidak terduga (BTT) hasil rasionalisasi APBD murni dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tahap kedua untuk kebutuhan Covid-19 tak kunjung cair. Belum diserapnya anggaran berimbas pada terlambatnya pemberian insentif tenaga kesehatan. Seperti insentif bagi tenaga kesehatan di RSUD Banjar dan RS Asih Husada Langensari.

“Sudah diajukan proposal untuk kebutuhan Covid-19 di RSUD Kota Banjar, termasuk untuk insentif tenaga kesehatan yang khusus menangani pasien Covid-19. Tapi belum ada pembayaran karena anggaran refocusing tahap saat ini juga katanya belum bisa diserap, menunggu SK wali kota,” kata Wakil Direktur Bagian Keuangan RSUD Kota Banjar Redi Rabu (22/7).

Meski demikian, pihaknya tidak terlalu mempermasalahkan soal keterlambatan insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19. Karena, kata dia, saat ini pasien Covid-19 baik yang pasien dalam pengawasan (PDP) maupun positif jumlahnya menurun drastis, tidak sebanyak saat awal pandemi Covid-19 mewabah di Banjar.

Selain itu, insentif yang diajukan ke gugus tugas Kota Banjar ini nilainya bisa diefisiensikan karena ada kebijakan baru untuk jumlah insentif disesuaikan dengan jumlah pasien yang ditangani.

“Kalau awal-awal kan tidak, karena memang kondisinya tidak bisa diprediksi, jumlah pasien banyak. Tenaga kesehatan kewalahan, kalau sekarang pasien sudah berkurang drastis, mungkin untuk nilai insentif bisa berkurang atau diefisiensikan sesuai perhitungan di aturan yang baru. Nilai insentif dihitung sesuai jumlah pasien yang ditangani,” kata Redi.

Baca Juga : TCM untuk Corona di Kota Banjar Belum Dipake, Ini Alasannya..

Loading...

Berbeda dengan RS Asih Husada, tenaga kesehatannya merupakan relawan yang direkrut khusus untuk menangani pasien Covid-19 yang menjalani isolasi.

Mereka merupakan relawan bukan tenaga kesehatan inti rumah sakit seperti di RSUD Banjar. Mereka rata-rata mengandalkan insentif tanpa ada gaji pokok dan lain-lain.

“Sudah diajukan ke gugus tugas usulannya, masuk dalam pengajuan tahap ketiga. Tapi sampai saat ini masih terjadi keterlambatan pembayaran,” kata pengelola administrasi di RS Asih Husada Uef.

Uef mengatakan keterlambam pembayaran baru terjadi bulan ini. Sebelumnya tidak lama setelah pengajuan langsung ada pembayaran. “Alasan terlambatnya tidak tahu tapi yang jelas SK wali kotanya belum ada,” kata Uef.

MENUNGGU JUKNIS DARI PROVINSI

Sementara itu, Wali Kota Banjar Hj ade Uu Sukaesih mengakui keterlambatan penyerapan BTT hasil refocusing tahap kedua lantaran belum jelasnya petunjuk teknis penggunaan anggaran refocusing untuk penanganan Covid-19 dari pemerintah provinsi. Sehingga, daerah sampai saat ini masih menunggu Juknis dari gubernur.

“Dasarnya masih belum jelas, karena anggaran itu digunakan harus berdasarkan aturan yang jelas, nanti jadi temuan kalau seenaknya digunakan. Juknis penggunaannya dari gubernur belum jelas, kita masih menunggu. Jadi SK-nya juga belum bisa dibuat, menunggu juknis gubernur dulu,” tegas Ade Uu.

Baca Juga : Pernah Kontak dengan Orang Positif Corona, 9 Santri di Kota Banjar di-Swab Test

Selain insentif, program stimulan bagi UMKM pun mandek. Bantuan modal yang digadang-gadang untuk menghidupkan kembali perekonomian pelaku UKM di Kota Banjar belum juga disalurkan oleh Dinas KUKMP Kota Banjar.

Begitu juga oleh Dinas Pertanian yang sama-sama mengusulkan program ketahanan pangan untuk petani dan perternak yang terkena dampak ekonomi oleh Covid-19.

“Belum, masih menunggu juga. Usulannya sudah selesai, evaluasi oleh tim akuntabilitas juga sudah selesai, masih menunggu SK wali kota untuk menggunakan anggaran refocusing tersebut,” kata Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Kota Banjar Tatang Nugraha.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjar Tri Pamuji menyayangkan keterlambatan serapan anggaran. Sebab, anggaran yang terkumpul di BTT merupakan anggaran belanja barang jasa yang dipangkas 50 persen di seluruh OPD termasuk di DPRD Banjar.

“Gugus tugas harus tegas ini, jemput bola. Fokus. Ini penerima bantuan sudah menunggu-nunggu, anggaran sudah ada, ini masih jelimet di hal administasi, saya menyayangkan soal ini. Kemudian akhirnya berimbas juga terhadap insentif tenaga kesehatan, dimana terjadi keterlambatan pembayaran akibat belum bisa diserapnya anggaran itu,” tegas Tri Pamuji. (cep)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.