Alokasi Perjalanan Dinas Pemkot Tasik Naik

58
0
Nandang Suherman
Loading...

CIHIDEUNG – Pola kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021, tidak mengalami perubahan signifikan dari tahun sebelumnya. Dari sisi pendapatan daerah mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2020 sekitar Rp 128 miliar, karena APBD Murni 2021 pendapatan lainnya yang belum diterima seperti bantuan gubernur.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan mengalami kenaikan sekitar Rp 50 miliar. Hal tersebut, menandakan geliat ekonomi masyarakat diprediksi berangsur naik, melihat penyumbang kenaikan tertingggi PAD dari pos pajak daerah sekitar Rp 46,5 miliar.

Pendapatan Transfer Pemerintah pusat dan daerah kenaikan sekitar Rp 222 miliar, terdiri DAU, DAK, DBH (Pusat dan Provinsi) dari Rp 1,04 triliun menjadi Rp 1,26 triliun di tahun ini.

Baca juga : Pencuri di Mangkubumi Kota Tasik yang Kepergok Warga Meninggal Dunia

Dari sisi pembelanjaan, Kota Tasikmalaya mengalokasikan kenaikan belanja gaji dan tunjangan pegawai. Pada Tahun 2020 sebesar Rp 753 miliar, di tahun ini menjadi Rp 826 miliar yang berarti kenaikan sekitar Rp 73 miliar.

loading...

Sementara belanja modal justru mengalami penurunan Rp 250 miliar, dari tahun sebelumnya Rp 403 miliar menjadi Rp 154 miliar. Sementara pos belanja barang dan jasa mengalami kenaikan Rp 65 miliar, dari Rp 541 miliar di Tahun 2020 menjadi Rp 606 miliar di tahun ini.

Pemerhati politik anggaran pemerintah daerah, Nandang Suherman menganalisa dari kerangka APBD tersebut, Anggota DPRD dan birokrasi (Aparatur Sipil Negara) masih menikmati kenaikan penghasilan. Kenaikan belanja pegawai sebesar Rp 73 miliar, dinikmati para anggota legislatif dengan kenaikan untuk gaji dan tunjangan sekitar Rp 1,9 miliar.

“Berupa kenaikan tunjangan untuk perumahan anggota DPRD dengan kenaikan sekitar Rp 1,5 miliar. Tahun 2020 tunjangan perumahan itu sekitar Rp 6,4 miliar dan tahun ini naik menjadi sekitar Rp 7,9 miliar,” tuturnya kepada Radar, Minggu (31/1/2021).

Dewan Daerah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Barat ini menganalisa, selain tunjangan yang naik. Birokrat pun politisi di DPRD, juga menaikan belanja perjalanan dinas. Tahun 2021, terjadi peningkatan tajam dibandingkan tahun 2020.

“Tahun lalu perjalanan dinas dialokasikan Rp 26 miliar, tahun ini meningkat Rp 12,6 miliar menjadi Rp 38 miliar. DPRD masih tetap sebagai pengguna anggaran paling besar yakni Rp 8 miliar disusul Dinas Kesehatan Rp 6,2 miliar dan Setda Rp 5,8 miliar,” katanya memaparkan.

Nandang menyimpulkan dari data struktur APBD 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak mengalami banyak perubahan. Berubahnya unsur Pimpinan DPRD tidak berpengaruh terhadap politik anggaran dalam pengalokasian belanja daerah.

“Demikian juga, dengan ditahannya Budi, tidak memberikan pengaruh apapun terhadap alokasi anggaran untuk birokrasi. Namun yang pasti bahwa anggaran masih tetap berpihak untuk kepentingan birokrasi dan politisi,” ujarnya menyimpulkan.

Anggota Perkumpulan Inisiatif Bandung itu mengaku ironis ketika porsi APBD yang berpihak terhadap penyelenggara pemerintahan, tidak memprioritaskan belanja-belanja daerah yang langsung menyentuh masyarakat luas. Apabila merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) berkaitan progres pembangunan di Tahun 2020 dengan ukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menunjukan perkembangan stagnan, baik dari indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli. “Bahkan untuk kemiskinan terjadi kenaikan cukup tinggi kalau dibandingkan dengan daerah lain di Priangan Timur.

Kenaikan 1,4 persen kemiskinan Kota Tasikmalaya, dan paling tinggi di Priangan Timur. Tahun 2019 di angka 11,6 persen Tahun 2020 menjadi 13,0 persen,” tutur Nandang.

Menurut dia, APBD sebagai salah satu faktor pengungkit dalam mendongkrak IPM termasuk menurunkan angka kemiskinan dinilai kurang begitu efektif. Apabila melihat APBD masih di skenario untuk membiayai kegiatan yang ‘sudah biasa’, politisi dan birokrasi telah gagal menjadikan APBD sebagai instrumen untuk menyejahterkan warga.

“Di tengah kondisi yang ada, sangat ironis apabila menengok porsi APBD yang tidak diorientasikan dalam penanganan hal tersebut. di satu sisi kemiskinan naik, belanja-belanja bersifat publik berkurang, di sisi lain birokrat dan politisi penghasilannya tetap naik,” keluh dia.

Dia menjabarkan alokasi belanja untuk peningkatan publik yang dicerminkan dalam belanja modal terjadi penurunan sangat tajam. Belanja modal untuk membiayai kegiatan pembangunan gedung, jalan, irigasi, mesin dan barang yang nilai kegunaannya lebih dari satu tahun.

“Bisa dibayangkan para pengusaha lokal atau kontraktor lokal akan menjerit karena lahan untuk menjalankan usahanya semakin menyempit. Kalau tahun lalu belanja bangun gedung, irigasi dan jalan sekitar Rp 350 miliaran, di tahun 2021 hanya dialokasikan Rp 105 miliaran saja,” katanya menjelaskan. (rga)

Firgiawan / Radar Tasikmalaya
KEMISKINAN. Potret kemiskinan di Kota Tasikmalaya, hadirnya anak-anak usia dini yang mengemis di Simpang Nagarawangi Tugu Asmaul Husna beberapa waktu lalu. Tahun 2020 Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan angka kemiskinan dilansir dari data BPS, sekitar 1,4 persen menempatkan daerah di angka kemiskinan sebanyak 13 persen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.