Alumni PGMI Ancam Lakukan Unjuk Rasa

115
0
Loading...

BANJAR – Lulusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar peka dalam persoalan tidak diloloskannya alumni PGMI pada proses verifikasi berkas penerimaan CPNS.

“Kami sepakat seandainya tidak mendapatkan titik temu, maka kami akan menggelar aksi besar-besaran dan berencana membawa masalah ini ke PTUN,” kata salah satu pendaftar CPNS lulusan PGMI Badru Jumat (3/1).

Dia pun berharap pemkot peka terhadap masalah tersebut, karena dampak dari kebijakan ini banyak yang dirugikan.

“Kasihanilah para pelamar yang tahun ini adalah kesempatan terakhir mereka bisa mengikuti tes CPNS dan harus gigit jari karena pupus harapannya akibat tidak diterimanya PGMI mengikuti rekrutmen CPNS,” ujarnya.

Dampak buruk lainnya, kata dia, dikhawatirkan kampus-kampus yang memiliki prodi PGMI menurun kuantitas mahasiswanya.

Selain menggelar aksi, mereka juga akan menggugat keputusan Pemerintah Kota Banjar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kita tidak punya waktu lagi untuk menunggu. Meskipun kata wali kota Banjar keputusan TMS bagi kami sudah final, namun kami akan terus berupaya seperti di Kabupaten Garut yang kasusnya sama persis dan akhirnya di sana (Garut) lulusan PGMI dinyatakan lolos seleksi pemberkasan,” kata dia.

Loading...

Ia menegaskan aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sudah seyogyanya sama se-Indonesia. Namun yang menjadi tanda tanya, kata dia, kenapa aturan itu berbeda dengan yang diterapkan Panselda Ciamis, Tasikmalaya dan Garut.

“Padahal kan sumbernya sama dari Kemenpan. Bahkan pihak kampus kami beserta BKD Ciamis sudah audiensi dengan Kemenpan dan hasilnya diperbolehkan PGMI untuk melamar di formasi guru kelas SD,” ujarnya.

Bahkan, lanjut dia, tahun lalu Pemkot Banjar menerima lulusan PGMI atau PGMI/SD di rekrutmen CPNS.

“Setidaknya sudah punya pengalaman dari tahun lalu mengenai teknisnya, sehingga terkesan kurang logis kalau pemkot mengatakan aturannya masih kurang jelas atau samar,” kata dia.

Ia juga menilai Panselda dan BKD enggan berupaya sharing dengan kabupaten dan kota lain yang menerima lulusan PGMI.

“Satu hal lagi yang sangat kami sayangkan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkesan kurang upaya untuk bertanya ke pihak lain atau sharing dengan BKD kabupaten lain ketika terjadi gejolak terkait permasalahan PGMI ini, sehingga belum mendapatkan solusi dan yang ada malah kebijakan yang belum bisa diterima secara logis oleh masyarakat dan pelamar berijazah PGMI khususnya,” ujarnya.

Kata dia, ketika ada aturan yang kurang jelas dan menimbulkan gejolak publik sejak awal seharusnya BKD Banjar berupaya koordinasi dan sharing dangan BKD kota/kabupaten lain, terlebih setelah menyurati Kemenpan tak kunjung mendapat balasan.

“Saran kami alangkah baiknya permasalahan ini dikaji bersama dengan berbagai elemen, baik itu akademisi, dewan pendidikan, BKD tetangga ataupun yang lainnya sehingga menghasilkan solusi yang bijak dan tidak berdampak merugikan banyak pihak,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih menegaskan tidak mengubah keputusan Panitia Seleksi Daerah (Panselda) CPNS soal tidak memenuhi syarat (TMS)-nya pendaftar CPNS lulusan PGMI/SD. Menurut dia, aturan tersebut sudah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan tidak terdapat kualifikasi untuk PGMI. (cep)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.