Amdal Jalan Lingkar Utara Kota Tasik Belum Beres, Ini Kata Dinas PUPR..

569
0
Loading...

TASIK – Dinas PUPR Kota Tasikmalaya mengaku tengah mendorong penyedia jasa (konsultan, Red) penyusunan amdal Jalan Lingkar Utara (Lingtar) untuk segera menuntaskan pekerjaannya.

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kota Tasikmalaya, Sandi Lesmana mengaku sudah mendorong penyedia jasa penyusunan amdal segera menuntaskan pekerjaannya.

Sebab sejauh ini, kata dia, penyusunan dokumen sudah sampai tahap akhir.

“Tahapan penyusunan dokumen amdal, harus ada penilaian dari Komisi Amdal, kemudian disertai Izin Lingkungan. Nah, hal ini yang belum dituntaskan penyedia,” kata Sandi kepada Radar, Selasa (3/11).

“Alhamdulillah saat ini sudah ada Komisi Amdal di Kota Tasikmalaya, sehingga diharapkan proses amdal bisa selesai secepatnya,” sambung dia melalui WhatsApps.

Sebelumnya, menindaklanjuti hasil audiensi pada 24 September 2020 lalu terkait, adanya persoalan analisis dampak lingkungan (Amdal) pada pembangunan Jalan Lingkar Utara (Lingtar).

Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) melayangkan laporan ke dua instansi sekaligus, yakni Polres dan Kejari Kota Tasikmalaya.

Loading...

Presiden KMRT, Arief Rahman Hakim mengungkapkan hasil audiensi beberapa bulan lalu tersebut, bermunculan fakta hukum dimulainya proses pembangunan. Dimana, pada penggarapan proyek mercusuar itu mengunakan dua Amdal.

“Amdal pertama di buat pada Tahun 2008 kenyataanya bahwa antara Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015 tidak ada kegiatan Fisik di Trase I, Amdal kedua di buat pada tahun 2016.

Kenyataanya antara Tahun 2016 sampai dengan Tahun Agustus 2020 tidak ada kegiatan Fisik di Trase II tersebut,” kata Arief memaparkan usai menyerahkan surat pelaporan terhadap Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, Senin (2/11).

Dia menceritakan dalam audiensi, konsultan Amdal di Tahun 2016 tidak dapat membuktikan kapan dilaksanakannya sosialisasi dan pelibatan masyarakat serta pengumuman kegiatan. Pada tahapan penyusunan dokumen Amdalnya.

“Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Amdal, Pasal 24 terkait Daluwarsa Kelayakan Lingkungan Hidup dan kegiatan pekerjaan fisik. Maka dokumen Amdal Tahun 2008, untuk trase 1 sudah kedaluarsa sejak 2011. Kemudian, dokumen Amdal 2016, untuk Trase II, kedaluarsa di akhir Tahun 2019,” analisisnya.

Kemudian, lanjut dia, merujuk terhadap surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, Nomor 660/1732-DLH/2020 tertanggal 16 September 2020. Dimana pada pokok penjelasannya, menyatakan bahwa tidak ada izin lingkungan untuk kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Utara (Lingtar) Kota Tasikmalaya.

“Padahal pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan,” telaah Arief. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.