Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.2%

2.4%

54.4%

6.9%

0.7%

13%

0%

22.4%

0%

AMPG : Bupati Terkesan Lindungi Kuswendi

15
0
Seharusnya Kuswendi ini diberhentikan dari jabatannya, karena sudah ada vonis peng­adilan, bukan malah dilindungi.” Ivan Rivanora Ketua AMPG
Seharusnya Kuswendi ini diberhentikan dari jabatannya, karena sudah ada vonis peng­adilan, bukan malah dilindungi.” Ivan Rivanora Ketua AMPG

GARUT KOTA – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Garut (AMPG) menilai sikap Bupati Garut H Rudy Gunawan yang mempertahankan jabatan Kuswendi sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) bisa menjadi preseden buruk bagi pemkab.

Hal itu karena Kuswendi sudah divonis satu tahun dan denda Rp 1 miliar dalam kasus pembuatan bumi perkemahan (Buper) di Kawasan Gunung Guntur, Kecamatan Tarogong Kaler.

“Seharusnya Kuswendi ini diberhentikan dari jabatannya, karena sudah ada vonis pengadilan, bukan malah dilindungi,” ujar Ketua AMPG Ivan Rivanora kepada wartawan, Jumat (29/11).

Dia menilai, saat ini tindakan bupati malah terkesan mengindahkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Garut. Hal itu berdasarkan dari pernyataan bupati di media yang menyatakan vonis hakim terhadap Kadispora itu lucu.

Selain itu, bupati juga menganggap Kadispora ini tidak bersalah dan tidak punya kapasitas untuk dihukum. “Ini seperti melecehkan pengadilan. Tindakan seperti ini bisa jadi presiden buruk,” kata dia.

Dia menerangkan, sikap bupati ini dinilai bertentangan dengan apa yang telah ditegaskan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa aparatur sipil negara (ASN) otomatis dipecat apabila melakukan kejahatan jabatan.

Penegasan MK ini berdasarkan permohonan ASN di Kepulauan Riau, yang menggugat Pasal 87 UU ASN. Dalam putusan gugatan tersebut yang dilaksanakan pada Kamis (25/4/2019), hakim MK menyatakan bahwa pasal 87 UU ASN pada pasal 2 itu menjadi berbunyi, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Adapun terhadap PNS yang melakukan tindak pidana umum dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan sesuai dengan pasal tersebut.

Melihat dengan putusan MK tersebut, dirinya melihat kasus yang menjerat Kadispora Garut ini yakni pembuatan Buper di kawasan kaki Gunung Guntur Garut tanpa mengantongi izin itu merupakan perbuatan kejahatan jabatan.

“Kalau melihat pada putusan MK itu, Kadispora Garut juga bisa diberhentikan dari jabatannya bahkan bisa dipecat,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Garut, H Rudy Gunawan menilai vonis hukuman satu tahun terhadap Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kuswendi terkait kasus pembangunan bumi perkemahan (Buper) tidak mendasar dan lucu.

“Ini putusan lucu. Jaksa menganggap Pak Kuswendi ini sebagai pelaku primer. Dia kan bukan pengusaha,” ujar Rudy kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Garut, Jumat (22/11).

Menurut dia, dalam vonis ini PN Garut menyamakan posisi Kuswendi sebagai pejabat dengan pengusaha. Padahal statusnya sangat berbeda. Dalam pasal 109 yang dijeratkan kepada Kadispora ini sudah jelas setiap orang yang melakukan usaha.

“Dia bukan sebagai pengusaha. Tapi malah divonis 1 tahun karena dianggapnya seperti pengusaha,” katanya. (yna)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.