Anak Jalanan di Kota Tasik Perlu Diberdayakan

45
0
IST BAHAS. Komisi I, IV DPRD dan Pemkot menerima audiensi dari Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKRI) berkaitan dengan persoalan sosial di Kota Tasikmalaya, Senin (25/1).
Loading...

INDIHIANG – DPRD Kota Tasikmalaya menerima audiensi dari Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKRI) berkaitan dengan persoalan sosial di Kota Tasikmalaya, Senin (25/1). Di antaranya yakni anak-anak jalanan yang harus diberdayakan.

Dalam audiensi itu diterima oleh Ketua Komisi IV Dede Muharam dan Ketua Komisi I H Dayat Mustofa. Mereka membahas pengemis dan anak jalanan yang perlu ditangani oleh pemerintah.
Dede Muharam menyebutkan dalam audiensi itu ada permintaan agar anak-anak jalanan di Kota Tasikmalaya harus diberdayakan.

Pihaknya pun sudah mempertemukan mereka dengan Dinas Sosial, Disnaker dan Disporabudpar. “Kita langsung pertemukan dengan dinas-dinas terkait,” ujarnya kepada Radar.

Baca juga : Mobil Kijang Terjun ke Kolam di Purbaratu Kota Tasik

Namun tampaknya melakukan pemberdayaan kepada anak jalanan bukan hal yang mudah. Pertama, tidak semua anak jalanan merupakan warga Kota Tasikmalaya. “Karena ada juga yang berasal dari luar daerah,” tuturnya.

loading...

Selain itu, Dinas Sosial juga pernah melakukan pemberdayaan dengan memberikan bantuan kompresor untuk membuka jasa cuci motor dan sejenisnya. Namun karena tidak paham akhirnya alat tersebut dijual. “Alasannya karena tidak diberi pemahaman,” katanya.

Maka dari itu, dia meminta Dinsos untuk bisa lebih utuh dalam melakukan pemberdayaan. Selain bantuan alat, perlu juga pembinaan kepada penerimanya. “Penerima juga harus konsisten, jangan sapai alatnya dijual,” ujarnya.

Dinas Ketenagakerjaan juga harus ikut berperan dalam mengarahkan mereka. Karena persoalan sosial tersebut salah satunya akibat sulitnya mendapatkan pekerjaan.

Disporabudpar pun punya porsi mengingat anak jalanan harus dibina dari segi seni dan budayanya. Terlebih untuk mereka yang sudah punya keterampilan dalam seni musik. “Itu harusnya diberdayakan di sektor kebudayaannya,” ujarnya.

Dalam audiensi itu, juga sempat dibahas terkait Pekerja Seks Komersial (PSK). Tetapi masalah ini terbilang seolah tidak ada habisnya. Namun demikian ini tetap jadi tugas pemerintah. (rga)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.