Anggaran Covid-19 Rp90 Miliar, LBH Ansor: Banyak yang Tak Tepat Sasaran

51
0
Asep Abdul Ropik SH Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya
Asep Abdul Ropik SH Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya
Loading...

SINGAPARNA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kabupaten Tasikmalaya akan segera membuat legal opinion terkait penggunaan dana anggaran Covid-19 senilai Rp 90 miliar yang dinilai banyak tidak tepat sasaran.

“Kita sedang siapkan legal opinion terkait dana Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya. Setelah selesai akan segera kita kirimkan kepada BPK dan KPK untuk menjadi bahan masukkan ilmiah berdasarkan kajian data-data dan hal-hal secara yuridis berkaitan tentang efesiensi serta akuntabilitas pelaksanaan dana Covid-19,” ujar Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Ropik SH kepada Radar, Minggu (7/2/2021).

Asep menilai realisasi dana Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya banyak yang tidak sesuai dan kurang transparan, padahal nominalnya mencapai Rp 90 miliar. Sementara di lapangan banyak sektor yang tidak tersentuh upaya pencegahan Covid-19.

“Saya melihat ke pasar tradisional tidak terdapat upaya pencegahan atau menyediakan fasilitas cuci tangan dan pendisiplinan protokol kesehatan. Padahal pasar merupakan tempat berkumpulnya banyak orang setiap hari untuk jual beli. Masa anggaran Rp 90 miliar tidak mampu menyediakan sarana cuci tangan dan lainnya untuk tempat-tempat umum, khususnya pasar tradisional,” kata dia, menjelaskan.

Maka dari itu, LBH Ansor akan mendukung dan mendorong melalui kewenangan dan tupoksi BPK mengaudit dana penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 yang mecnapai Rp 90 miliar.

loading...

Menurut dia, dari sisi kajian anggaran yang hampir menelan biaya Rp 90 miliar secara efektif efisiensinya sangat tidak transparan dan banyak tidak tepat sasaran dalam tujuan memutus matai rantai Covid-19. Salah satu faktanya melonjaknya jumlah terkonfirmasi virus corona.

“Yang dirilis melalui gugus tugas tidak sesuai data di lapangan. Salah satu alasannya tempat isolasi yang penuh tidak sebanding dengan jumlah kasus yang dipublikasikan,” ujar Asep.

“Masih banyak lagi fakta-fakta lain kaitan dengan ketidakjelasan dan transparansi distribusi anggaran Covid-19 tersebut. Lebih jelasnya kami akan kirimkan legal opini tentang dana Covid-19 ke BPK dan KPK,” ujarnya.

LBH Ansor menemukan beberapa indikasi dugaan perbuatan melawan hukum dan masuk kepada unsur dugaan pidana korupsi. Artinya ini harus disikapi serius oleh aparat penegah hukum, sehingga dana Covid-19 ini ke depannya bisa tepat sasaran. (dik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.