Anggaran Kurang, Pilkada Diundur

36
0

Problem paling umum pada pelaksanaan Pilkada yakni pendanaan. KPU berancang-ancang memberikan perlakuan khusus bagi daerah yang tidak serius mempersiapkan anggaran Pilkada di daerahnya. Konsekuensinya, pilkada di daerah itu bisa ditunda.

Problem anggaran diakui KPU menjadi tantangan tersendiri. Meski demikian, untuk saat ini mereka belum bisa menyatakan khawatir atau tidak. “Pemantauan kami, belum ada daerah yang menyampaikan keluhan terkait dengan alokasi anggaran,” terang Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, kemarin (26/6).

Dalam arti, KPU provinsi dan kabupaten/kota di 270 daerah sudah mengajukan anggaran ke pemda masing-masing. Pemda rata-rata sudah mengalokasikan. “Tinggal menanti kapan kepastian NPHD (naskah perjanjian hibah daerah)-nya, menunggu PKPU ini,” lanjutnya.

Bila memang nanti ada hambatan dalam proses NPHD, KPU di daerah diminta melapor ke KPU RI. Selanjutnya, KPU menyampaikan ke Kemendagri. Kemudian, Kemendagri mengingatkan provinsi maupun kabupaten/kota masing-masing.

Dalam rancangan PKPU tentang tahapan dan jadwal, di pasal 8 tertera klausul bahwa KPU setempat akan menunda tahapan bila sampai pembentukan PPK dan PPS belum tersedia anggaran. “Pilkadanya tetap jalan, tapi tahapan bisa mundur. Nggak bareng dengan yang lain,” terangnya.

Ketua KPU Arief Budiman menambahkan penyelenggaraan uji publik Rancangan Peraturan (PKPU) untuk Pilkada 2020 oleh KPU, partai politik diharapkan siap untuk mengajukan calon dalam Pilkada Serentak 2020 yang dijadwalkan dilaksanakan pada 23 September 2020. “Partai politik harus tahu lebih awal karena mereka lah nanti yang akan menentukan, menyusun jadwal kapan mulai melakukan penjaringan calon, penetapan calon, kapan didaftarkan. Maka kebutuhan untuk menetapkan itu penting dan segera,” kata dia.

Selain partai politik, Arief juga berharap kepada pemerintah daerah yang sedang melaksanakan pemilihan kepala daerah untuk menyusun rancangan kegiatan dan anggarannya sebelum akhir tahun 2019.

Sementara itu, bagi calon perseorangan atau non-partai, KPU berharap para calon dapat menyelesaikan berkas dukungan sebelum 30 Maret 2020 untuk kemudian melakukan pendaftaran pada 28-30 April 2020.

KPU telah menyusun draf PKPU tahapan 2020 dan melakukan uji publik, di Gedung KPU.

Menurut Arief, draf yang sudah diuji publik itu bukan satu-satunya draf PKPU, karena KPU akan menerima masukan dari seluruh pihak untuk kemudian dilakukan revisi uji publik.

KPU mempersilakan masukan terhadap draf PKPU ke [email protected] atau pun dikirim langsung ke kantor KPU RI di Jakarta. “Semoga ini bisa membangkitkan semangat stakeholder untuk tidak hanya semangat di pileg dan pilpres, tetapi nanti juga bisa siap memulai tahapan pilkada,” ujar Arief.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan sudah mengingatkan daerah-daerah untuk menyediakan anggaran pilkada. Menurut Tjahjo, hal itu disampaikan saat sosialisasi Permendagri 33/2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020 pada 18 Juni. Karena itu, tidak ada alasan bagi pemda untuk tidak menyediakan anggaran.

“Bentuknya belanja hibah kepada KPU dan Bawaslu dengan memedomani peraturan Mendagri mengenai pendanaan kegiatan pilkada,” terangnya. Kewajiban itu berlaku bagi 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak. (mhf/bay/ful)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.