Anggaran Pendidikan Dipangkas 1 Triliun

53
0
Loading...

JAKARTA – Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipangkas. Padahal sehari sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat menyampaikan visi Indonesia akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Termasuk mutu pendidikan akan ditingkatkan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi mengatakan anggaran pendidikan untuk tahun depan malah berkurang.

Alasan pengurangan karena anggaran yang sebelumnya ada di Kemendikbud kini dialihkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Nggak ada (ditambah, Red). Malah kurang,” kata Muhadjir ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7).

Dikatakannya, pengurangan dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Anggaran yang dikurangi jumlahnya tak banyak dan tak lebih dari Rp 1 triliun.

“Itu karena dari Bu Menkeu. Kecil sih pengurangannya, nggak sampai Rp 1 triliun,” kata Muhadjir.

Dijelaskannya, anggaran yang dikurangi awalnya diperuntukkan bagi bantuan afirmasi ke sekolah. Kini, sebagian dari bantuan itu berada di Kementerian PUPR. “Kan sebagian juga sudah dialihkan ke Kementerian PUPR. Anggaran untuk revitalisasi sekolah-sekolah yang klasifikasinya (rusak) berat itu diserahkan ke PUPR. Kemudian revitalisasi ringan masih di bawah Kemendikbud. Karena akan fokus revitalisasi SMK, nanti tahun 2020 ada 73 SMK yang kita rencanakan,” jelasnya.

Loading...

Mendikbud menambahkan dana SMK, tidak semuanya dianggarkan lewat Kemendikbud. Ada beberapa kementerian yang dilibatkan, seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian.

“Untuk vokasi iya (dialihkan, Red), ada Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, sesuai dengan Inpres Nomor 75 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, itu ditangani banyak pihak,” paparnya.

Sedangkan di Kemendikbud, program vokasi akan lebih mengarah kepada pengadaan guru yang berkeahlian. “Dengan SMK yang diprioritaskan ada 4, wisata, kelautan, ekonomi kreatif, dan pertanian produktif. Tapi tidak berarti bidang lain terabaikan, tetap kita beri perhatian,” katanya.

Meski anggaran dikurangi, sambung Muhadjir, anggaran transfer daerah di Kemendikbud justru mengalami kenaikan drastis. “Jadi ini sebetulnya bagaimana memastikan anggaran yang ditransfer ke daerah itu betul-betul digunakan dengan tepat sasaran, efisien, mengalir sesuai kanalnya, tidak ada yang rembes,” tuturnya.

Ditegaskan Muhadjir, pengurangan anggaran ini merupakan bentuk program kemajuan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas SDM. Sebab prioritas program di periode kedua Presiden Jokowi, yakni peningkatan kualitas SDM. “Jadi ini sebetulnya program kemajuan pendidikan dalam rangka peningkatan SDM sebagai prioritas kabinet periode kedua kepemimpinan beliau itu untuk sektor pendidikan, terutama sekolah itu bola di tangan daerah. Pusat akan lebih banyak membuat regulasi, dan regulasi itu tidak langsung dari atas. “Kita juga akan minta pendapat daerah, termasuk zonasi itu tidak langsung turun dari Dikbud. Itu kita minta saran dari daerah,” jelasnya.(gw/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.