Anggaran Pendidikan Kota Banjar Mendapat Sorotan

78
0

BANJAR – Sekretaris BEM Staima Banjar Awwal Muzakki menyoroti besaran anggaran pendidikan dalam rancangan APBD Tahun 2020 Kota Banjar. Seharusnya, kata dia, anggaran pendidikan diplot minimal 20 persen dari total anggaran. Sementara dalam RAPBD, besaran anggaran pendidikan di bawah 20 persen dari nilai total APBD murni yang mencapai Rp 826 miliar.

“Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak serta keterampilan. Tetapi hal ini tidak berbanding lurus dengan kebijakan anggaran yang diputuskan oleh Pemerintahan Kota Banjar,” ujar Awwal Selasa (26/11).

Dia mengatakan dalam RAPBD Kota Banjar, anggaran pendidikan kurang dari 20 persen. Padahal, kata dia, jika merujuk pada amanat Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 4 dan UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat 1, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan 20 persen dari APBD.

Dia melihat kebijakan anggaran pemerintahan kota tidak ramah terhadap pendidikan. Karena itu, Awwal meminta pemerintahan kota melakukan evaluasi terkait dengan keputusan anggaran pendidikan tersebut.

“Kami mempertanyakan fungsi legislatif yang mempunyai fungsi pengawasan dan budgeting. Kenapa dewan yang mempunyai mitra dengan OPD pendidikan tidak menganggarkan anggaran pendidikan yang sesuai dengan undang-undang. Ini urusannya bukan hanya soal tepat waktu untuk memutuskan APBD murni itu. Melainkan tepat sasaran atau tidak terhadap kebutuhan pendidikan dan masyarakat,” katanya.

Pemerhati pendidikan Syarif Hidayat mengatakan dalam Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 4 dan UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan 20 persen dari APBD. “Ini harus komitmen dan dilaksanakan oleh semua pemda di seluruh Indonesia,” kata Syarif.

Loading...

Apalagi, kata dia, program skala prioritas utama Presiden RI Joko Widodo pada tahun 2020 adalah peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM).

“Seharusnya pemerintah lebih mengetahui prioritas pembangunan nasional. Peningkatan pembangunan suprastruktur itu lebih baik, karena ini menyangkut pada kepentingan masa depan bangsa,” imbuhnya.

Dalam wawancara sebelumnya, Kepala Bappeda Kota Banjar Agus Nugraha mengatakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 berjalan lancar dan tepat waktu. Menurut dia, Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sudah disepakati dan ditetapkan dalam sidang paripurna.

Nilai APBD murni tahun 2020 sendiri Rp 826 miliar. “Seluruh anggaran itu untuk mendongkrak janji politik kepala daerah sesuai visi misinya,” kata Agus Minggu (24/11).

Ia sedikit merinci anggaran tahun depan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan program lainnya. Besarannya untuk infrastruktur dan pendidikan di bawah 20 persen dari nilai total APBD murni. Kemudian, untuk kesehatan di bawah 15 persen. (cep)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.