KPU Usulkan Rp 85 Miliar, Bawaslu Rp 36 Miliar

Anggaran Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Diestimasi 150 Miliar

483
0

SINGAPARNA – Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya mengundang KPU dan Bawaslu serta pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan soal kebutuhan anggaran Pilkada 2020, Senin (27/5).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H Arif Rachman SE MM menjelaskan rapat koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka mempertanyakan kesiapan dan kebutuhan anggaran jelang pesta demokrasi lima tahunan ini. “Jadi kita rapat persiapan pembiayaan Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan pada September 2020,” ungkapnya.

Lanjut dia, sejauh ini pemerintah daerah belum menyiapkan anggaran untuk Pilkada 2020 dari APBD 2019, padahal dalam waktu dekat ini tahapan-tahapan segera dilaksanakan. “Setelah kita rapat, ternyata estimasi kebutuhan anggarannya cukup besar,” paparnya.

Jelas dia, KPU mengusulkan kebutuhan anggaran Pilkada 2020 mencapai Rp 85 miliar, sedangkan Bawaslu di angka Rp 36 miliar dengan total kebutuhan mencapai Rp 121 miliar untuk penyelenggara. “Jumlah tersebut belum termasuk anggaran pengamanan, pembentukan desk pilkada dan lainnya, saya kira diperkirakan kebutuhan anggaran pilkada mencapai Rp 150 miliar secara keseluruhan,” terangnya.

Tambah Arif, pemerintah daerah hanya memiliki dua waktu dalam pengalokasian anggaran pilkada. Pertama pada Anggaran Perubahan Tahun 2019 dan Anggaran 2020. “Kita semua harus konsentrasi dalam pengalokasian anggaran tersebut,” bebernya.

Lanjut dia, setelah muncul estimasi kebutuhan anggaran, tahapan selanjutnya akan melakukan rasionalisasi untuk mengetahui kebutuhan pastinya berapa. “Kami akan meminta pemerintah daerah, KPU dan Bawaslu untuk merasionalisasikan anggaran pilkada dari usulan awal. Kami minta perubahan tahun ini sudah ada alokasi anggaran untuk pilkada, karena tahapan awal pasti sudah mulai,” terangnya.

Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Zamzam Zamaludin SP mengatakan anggaran Rp 85 miliar yang diusulkan baru sebatas estimasi. “Kami sudah melakukan kajian, hasil kajiannya untuk Pilkada 2020 membutuhkan anggaran sebesar Rp 85 miliar,” katanya.

Jelas Zamzam, kebutuhan anggaran tersebut mewakili lima item besar, mulai dari honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau badan ad hoc KPU, tahapan persiapan yaitu rekrutmen pegawai yang dilakukan KPU. Kemudian tahapan sosialisasi, kegiatan dan pengadaan logistik untuk pelaksanaan Pilkada 2020.

Jika melihat daerah lain, kata dia, memang nominal Rp 85 miliar yang diusulkan masih di bawah daerah lain. “Di daerah lain justru apa yang kami usulkan, rata-rata di delapan kabupaten yang ada di Jawa Barat itu terutama kabupaten yang besar selain dari Kabupaten Pangandaran, itu di atas Rp 90 miliar anggaran pilkadanya,” terangnya.

Jelas dia, jumlah usulan untuk Pilkada 2020 cukup mengalami peningkatan signifikan dari Pilkada 2015 yang mencapai Rp 45 miliar. “Memang cukup jauh bedanya, karena untuk nanti ada perbedaan aturan dalam pelaksanaannya,” paparnya.

Tambah dia, untuk Pilkada 2015 tidak perlu pengadaan bilik suara, karena ada bekas Pemilu 2014 yang terbuat dari alumunium. Sementara untuk Pilkada 2020 tidak bisa menggunakan bilik suara bekas Pemilu 2019, karena itu hanya satu kali pakai. “Sehingga harus dilakukan pengadaan lagi,” paparnya.

Kemudian, perbedaan lainnya dari honor PPK. Pada Pilkada 2015 besarannya mencapai Rp 1 juta, sedangkan untuk saat ini di angka Rp 1,5 juta.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda SIP mengatakan usulan untuk pengawasan Pilkada 2020, berdasarkan penghitungan dan kajian berada di angka Rp 36 miliar. “Anggaran yang diusulkan sebesar Rp 36 miliar, jumlahnya standar, standar harga pelaksanaan pilkada di Kabupaten Tasikmalaya,” paparnya.

Kata Dodi, untuk Pilkada 2015 jumlah anggarannya sebesar Rp 8,5 miliar. Namun, untuk pilkada waktu itu hanya diisi oleh calon tunggal. Termasuk ada perbedaan honor bagi Pengawas Kecamatan (Panwascam). “Yang jelas ada perbedaan juga besaran honor akan lebih besar di Pilkada 2020 dan kegiatan sosialisasinya cukup banyak,” paparnya,

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya, Drs H Iin Aminudin MSi mengatakan pihaknya sudah menerima usulan anggaran untuk Pilkada 2020 dari KPU dan Bawaslu. Namun, usulan tersebut baru sebatas estimasi belum pada kajian rasionalisasinya. “Untuk saat ini kita memang belum menyiapkan untuk anggaran pilkada. Akan kami koordinasikan dengan pimpinan hasil rapat ini dan kebutuhan anggaran, sehingga bisa segera dialokasikan,” pungkasnya.(dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.