Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.1%

1.1%

88.5%

3.1%

0.3%

5.9%

0%

1%

0%

Anggaran Rumah Subsidi Bertambah Rp 2 Triliun

66
0
ilustrasi

JAKARTA – Pemerintah memastikan, akan menambah anggaran penyaluran kredit perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan (FLPP), sebesar Rp 2 triliun hingga akhir tahun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, anggaran FLPP mencapai Rp 2 triliun yang bisa dimanfaatkan hingga akhir tahun ini untuk 20 ribu – 30 ribu unit rumah. Menurutnya, penambahan anggaran tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Penambahan anggaran ini sudah mendapat restu Presiden Joko Widodo, dan sekarang sudah di Setneg. Mudah-mudah sudah turun, harusnya sudah,” kata Basuki, Sabtu (5/10).

Basuki menyebutkan, bahwa pemerintah telah mengumpulkan beberapa lembaga terkait seperti Real Estate Indonesia, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman (Apersi) dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himpera) guna mempercepat realisasi anggaran ini.

“Kita sudah kumpulkan mereka (REI, Apersi dan Himpera) dan mereka sepakat bertemu menteri keuangan dan BTN agar bisa menalangi dulu, nanti akan dibayar pada 2020,” ungkapnya.

Menurut Basuki, tambahan anggaran FLPP tidak dimasukkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2019. Sebab, anggaran tambahan ini berasal dari dana talangan, sehingga pemerintah tidak perlu mengajukan perubahan anggaran ke DPR.

“Basuki menyebut BTN menyanggupi talangan tersebut. Nantinya, bank lain yang juga bertindak sebagai pelaksana FLPP akan dikoordinasikan untuk membantu dana talangan ini. Nanti pembayarannya ada cost of money ya, itu urusannya BTN dengan (Kementerian) Keuangan,” tuturnya.

Sementara itu, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko D Heripoerwanto mengatakan, penambahan anggaran tersebut sebagai antisipasi jika bantuan untuk rumah ini kurang.

“Penambahan ini untuk antisipasi bila ada kekurangan subsidi. Harapan kita semua ada tambahan di ujung tahun,” kaatanya.

Dengan adanya anggaran tambahan ini, Bank Tabungan Negara (BTN) telah memperoleh tambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Perusahaan mendapat limpahan kuota pembiayaan rumah subsidi sebanyak 2.467 unit. “BTN memperkirakan, potensi pencairan KPR subsidi pada semester II, mencapai 28.000 unit,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, saat ini terdapat 39 bank pelaksana penyalur dana.

Dari jumlah tersebut, hanya 18 bank pelaksana yang mampu menyalurkan KPR FLPP lebih dari 50 persen dari kuota yang diberikan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO).

Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata mengatakan upaya pemerintah yang melibatkan pengembang swasta dalam penyediaan rumah subsidi di Indonesia, menjadi rujukan di negara-negara Asia. “Saya sudah ke beberapa tempat di bagian asia pasifik mereka belum punya banyak program ini dengan program pemerintah yang men-deliver ini kepada pihak swasta,” katanya.

Dapat diketahui, Realisasi Program Satu Juta Rumah yang trennya meningkat, yakni 699.770 unit di tahun 2015, 805.169 unit di tahun 2016 dan 904.758 unit di tahun 2017.

Tahun lalu, untuk pertama kalinya realisasi Program Satu Juta Rumah mencapai 1.132.621 unit. Sementara di tahun ini, target Program Satu Juta Rumah sebanyak 1.250.000 unit diharapkan bisa tercapai.

Secara keseluruhan, dari 2015 sampai 2018, telah terbangun 3.542.318 unit rumah. Tren tersebut menunjukkan bahwa strategi percepatan dari pengembangan hunian segmen MBR cukup berhasil sehingga banyak dilirik oleh para investor asing. (der/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.