Anggarannya Besar, Sayang Hasil WUB Hanya Segini..

45
Nandang Suherman

TASIK – Tahun 2018, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 600 juta bagi program Wirausaha Baru (WUB). Dengan target mencetak 1.000 wirausahawan per tahun.

Namun, hingga akhir tahun 2018 ini, tercatat baru sekitar 70 peserta WUB yang merealisasikan bantuan modal dari program janji politik pasangan H Budi Budiman-H Muhamad Yusuf di Pilkada 2017 itu.

Kepala Sub Bagian Pengembangan Dunia Usaha Bagian Ekonomi Setda Kota Tasikmalaya, H Ramdhan mengakui saat ini masih banyak kekurangan dalam implementasi program WUB.

Mulai dari rekruitmen peserta, informasi WUB, serta jangka waktu dari awal perekrutan hingga penyerahan sertifikat yang lama.

“Memang saat kami menyampaikan mekanisme peminjaman modal terhadap peserta WUB pada November 2018, banyak yang kaget mengira itu bantuan semacam hibah. Bukan pinjaman modal,” ujarnya kepada Radar, Jumat (28/12).

Hal ini, kata dia, akibat beberapa faktor seperti minimnya pendamping peserta WUB yang hanya memiliki 20 orang.

Sebab idealnya pendampingan WUB membutuhkan rasio dengan peserta 1 berbanding 50. “Harusnya, satu pendamping mengawal 25 peserta supaya lebih fokus dan konsen,” ungkapnya.

Saat ini, tambah Ramdhan, tercatat 757 peserta yang sudah diberikan sertifikat WUB Tahun 2018. 70 diantaranya sudah merealisasikan bantuan pinjaman modal dari BPRS Al-Madinah dari sekitar 150 peserta yang mengajukan pinjaman.

“Dari informasi, banyak yang terkena BI Checking, selain itu mungkin ada yang tertunda pencairannya di tahun depan. Di samping peserta sendiri banyak yang merasa kurang besar nominal bantuan (maksimal Rp 5 juta, Red),” tuturnya.

Kepala Badan Perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tasikmalaya H Dindin Saefudin Ahmad menegaskan, Pemkot hanya sebatas memfasilitasi dalam permodalan bagi peserta WUB.

Tahun 2018 dialokasikan sekitar Rp 600 juta untuk belanja subsidi bagi hasil terhadap BPRS Al-Madinah.

“Betul, ketika peserta WUB yang sudah mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan, itu bisa mengajukan pinjaman modal ke BPRS Al-Madinah. Pemkot hanya memberikan subsidi untuk biaya administrasi, bagi hasil dan lain sebagainya,” ungkap Dindin, Jumat (28/12).

Sehingga, kata dia, jika peserta WUB melakukan peminjaman modal senilai Rp 5 juta, maka harus mengembalikan ke BPRS Al-Madinah sebesar Rp 5 juta.

Tanpa penghitungan suku bunga, sebab pinjaman pokok peserta sendiri dari dana yang dimiliki BPRS Al-Madinah.

“Minimal pinjaman itu Rp 1 juta, maksimalnya Rp 5 juta. Kita juga akan evaluasi capaian program WUB itu di awal tahun. Apakah tercapai tidak dari target,” jelasnya.

Terpisah, Peneliti Anggaran Nandang Suherman sudah memprediksi program WUB tak akan berjalan mulus. Mengingat, program itu tanpa persiapan konsep yang matang dan jelas berdasarkan kajian dan analisis.

“Anggaran sudah dikucurkan tapi hasil jauh dari target. Mestinya malu kalau kinerja birokrasi seperti itu,” tegasnya.

Nandang yang merupakan anggota Dewan Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) ini mengungkapkan banyak pos anggaran di organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot yang bertanggungjawab mengelola WUB didominasi belanja tidak relevan.

Salah satunya perjalanan dinas. “Ya banyak biaya tidak efisien. Mental birokrasi tidak berubah, ada program bukannya disukseskan. Seolah program janji politik cuma retorika saja,” tandasnya. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.