Anggota DPRD Kota Banjar Terdata Dapat Bantuan PEN

3156
0
Tatang Nugraha Kepala Bidang Koperasi dan UKM Kota Banjar
Tatang Nugraha Kepala Bidang Koperasi dan UKM Kota Banjar

BANJAR – Salah satu anggota DPRD Banjar terdata sebagai penerima bantuan modal dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dia terdaftar sebagai penerima di urutan ke 9.489 dari 17 ribu penerima PEN di Kota Banjar.

Bantuan PEN sebesar Rp 2,4 juta diperuntukan bagi masyarakat yang memiliki usaha dan terdampak Covid-19. Masyarakat tersebut di luar statusnya sebagai pejabat pemerintah, pegawai negeri sipil (PNS), penyelenggara pemerintah, TNI, Polri, pegawai BUMN dan BUMD.

“Sudah saya cek, nama yang bersangkutan (Hu, Red) memang sebagai penerima bantuan. Pejabat negara memang tidak boleh menerima bantuan itu. Penyelenggara negara, PNS, TNI, Polri, pegawai BUMN, BUMD, itu tidak boleh menerima bantuan ini,” kata Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas KUKMP dan Industri Kota Banjar Tatang Nugraha, Kamis (22/10).

Baca juga : Positif Corona di Kota Banjar Tambah 1 Pasien dari Purwaharja

Tatang menjelaskan tidak pernah mengusulkan Hu menjadi penerima bantuan modal usaha atau diusulkan mendapatkan PEN.

“Pengusulnya bukan dari kami (Dinas), tapi oleh BRI. Mungkin selaku nasabah BRI, sebelum menjadi dewan, beliau (Hu) sebagai pelaku usaha,” kata Tatang.

Terpisah, Pemimpin BRI Cabang Kota Banjar Affandi Ahmad mengatakan bisa saja mengusulkan nama Hu sebagai penerima bantuan modal sebesar Rp 2,4 juta. Pasalnya, dari jumlah 17 ribu penerima PEN, sekitar lima persennya merupakan usulan dari pihak bank.

Ia mengakui Bank BRI yang bekerja sama dalam program tersebut sebagai pihak pendistribusi memiliki kewenangan untuk mengusulkan nasabahnya mendapatkan bantuan, dengan syarat tidak memiliki pinjaman kredit.

“Kami akan bertanggung jawab. Mungkin ini kekeliruan kami dalam mengolah data karena saking banyaknya nama yang diusulkan, jadi agak sulit untuk menyortir satu per satu. Apalagi jika di KTP yang bersangkutan (Hu) tidak tercantum sebagai pejabat negara, namun pengusaha atau wiraswasta,” kata Affandi saat dikonfirmasi di kantor Cabang BRI Banjar.

Baca juga : Polsek Pataruman Sita Puluhan Botol Miras

Namun pihaknya masih memastikan nama Hu, apakah benar terdaftar sebagai menerima bantuan PEN atau tidak. Jika terbukti, kata dia, maka pihaknya akan mengambil sikap sesuai surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak.

“Ada dua skenerio yang akan kami terapkan atas temuan ini. Pertama jika bantuan tersebut sudah diterima oleh Hu, maka akan kami hubungi dan akan kita tarik lagi bantuan yang sudah diterimanya karena kita memiliki tanggung jawab mutlak untuk menarik kembali bantuan tersebut,” ujarnya.

Kemudian skenario kedua, jika yang bersangkutan belum mencairkan bantuan, maka kami akan blokir dan uangnya akan kami kembalikan ke negara sesuai mekanisme yang sudah diatur. “Intinya jika benar anggota DPRD, maka tidak berhak menerima bantuan,” katanya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi perihal itu melalui pesan pada Rabu pukul 12.26 dan Kamis pukul 18.00, Hu yang sedang mengikuti studi banding ke luar Kota Banjar tidak memberikan jawaban. (cep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.