Encep: Sebaiknya Kita Mengantisipasi dari Sekarang

Ansor Tetap Ingin Ada Perda Miras

221
0
Loading...

PARIGI – Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kabupaten Pangandaran tetap menginginkan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelarangan Peredaran Miras. Demikian dikatakan Ketua GP Ansor Encep Najmudin.

”Pemda beranggapan jika Perda Pelarangan (miras) diusulkan akan bertentangan dengan hukum yang ada di atasnya, karena tidak melarang hanya pengendalian dan pengawasan, tapi kami belum bisa menerima argumen pemerintah tanpa ada pendalaman atau kajian lebih jauh,” ucap Ketua GP Ansor Encep Najmudin kepada Radar, Minggu (20/5).

Jika ada pengkajian lebih jauh, maka, kata Encep, tidak akan ada pemikiran sempit mengenai keberatan atas usulan Perda Pelarangan Miras tersebut.

”Ini tentunya akan jadi pencerahan bagi masyarakat, ketika proses kajian tersebut dilakukan, baik dari akademisi dan seluruh elemen masyarakat,” ucapnya.

Menurut tokoh muda NU ini, Perda Pelarangan Peredaran Miras sangatlah urgen, karena secara kasat mata sudah banyak penjualan miras hingga ke warung kecil. Sehingga bisa dijangkau anak-anak.

loading...

”Sudah bukan rahasia lagi,” kata mantan ketua PMII Cabang Tasikmalaya ini.

Sebelum timbul korban dari miras, saran Encep, sebaiknya semua pihak mengantisipasinya dari sekarang.

”Ya kalau melihat jumlah korban akibat miras ini di daerah lain, sebaiknya kita mengantisipasi dari sekarang,” ujarnya.

Terkait dampak kepada wisata Pangandaran, menurut dia, sebuah kawasan wisata tidak perlu identik dengan minuman keras.

” Yang jadi pertanyaan berapa PAD (pendapatan asli daerah, Red) yang didapat dari penjualan miras itu. Terus penanggulangan yang ditimbulkan dari penyakit masyarakat akibat miras, saya kira cost pengeluaran akan lebih besar dari pemasukan “ jelasnya.

Seluruh elemen masyarakat, ajak Encep, harus berpikir bagaimana menciptakan Kabupaten Pangandaran sebagai tempat wisata berkarakter.

”Harusnya orang tahu bagaimana Pangandaran ini sebagai tempat wisata yang bebas dari peredaran miras,” singkatnya.

Satpol PP Kabupaten Pangandaran, sebelumnya, menyebutkan semua pedagang miras di Pangandaran tidak memiliki izin sama sekali. Untuk menindak mereka diperlukan Peraturan Bupati (Perbup) karena Perda Keamanan, Kebersihan dan Keindahan (K3) terlalu global.

Sekretaris Satpol PP Kabupaten Pangandaran Subarnas mengatakan di dalam Perda K3, sudah ada perintah untuk melakukan tindakan terhadap penjualan miras ilegal. Namun dalam klausulnya harus ditindaklanjuti dengan dibuatnya Peraturan Bupati (Perbup).

”Makanya kemarin saya minta ke Kabag Hukum, tolong segera buat Perbupnya supaya Pol PP dalam melakukan tindakan tidak gamang atau ambigu,” jelas Subarnas kepada Radar, Jumat (18/5).

Jika sudah ada Perbup sebagai turunan dari Perda K3, maka pihaknya tidak akan segan lagi melakukan tindakan kepada penjual miras. Karena di dalamnya akan tercantum langkah-langkah yang jelas dan prosedur penindakan yang jelas.

”Termasuk dengan mekanisme kerja dan sanksinya,” tuturnya.
Setelah ada Perbup, Pol PP akan membuat Standar Operasional Prosedur untuk penindakan.

”Pertama bisa teguran secara lisan. Teguran tertulis. Penghentian sementara sampai pencabutan izin,” terangnya. (den)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.