Antara Hak Prerogatif Wali Kota Banjar dengan Nilai Akhir Open Bidding

89
0

BANJAR – Tokoh masyarakat Kota Banjar Kukun Abdul Syakur berharap pelaksanaan open bidding tak sekadar formalitas.

Terlebih hasil open bidding tidak menjadikan patokan lolosnya seorang pejabat menduduki jabatan kepala dinas yang dilamarnya.

“Kalau ujung-ujungnya ditentukan oleh wali kota, untuk apa dilakukan open bidding?” kata Kukun Rabu (11/11).

Pemerhati pemerintahan Sidik Fimadi mengatakan meskipun nantinya pemilihan kepala dinas menjadi hak prerogatif wali kota, dia berharap sebagai pimpinan daerah harus memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama terkait dengan nilai akhir yang didapatkan para peserta lelang jabatan.

Karena bagaimana pun nilai tersebut adalah nilai dari proses panjang yang telah dilalui para peserta dan telah disesuaikan dengan standar, meskipun tidak ada keharusan untuk memilih peserta dengan nilai tertinggi.

“Kedua adalah terkait rekam jejak selama peserta menjadi PNS, apakah pernah melanggar disiplin, misalnya tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, patut pula dipertimbangkan pengalaman memimpin karena nantinya para peserta akan memimpin OPD yang sudah pasti memiliki beban kerja dan tanggung jawab lebih besar,” katanya.

Kata dia, perlu dipertimbangkan juga yakni pejabat yang memiliki loyalitas terhadap Pemerintah Kota Banjar. Artinya loyalitas yang dimaksud adalah sejauh mana para pejabat tersebut memahami visi dan misi serta arah pembangunan Kota Banjar.

“Kemudian selama bekerja apakah kinerjanya sesuai dengan visi dan misi serta arah pembangunan Kota Banjar, sehingga nanti kepala OPD yang terpilih dapat memahami serta

menerjemahkannya dalam rencana strategis dan rencana kerja. Terakhir saya berharap siapapun yang terpilih nanti, dapat bekerja dengan baik demi kemajuan Kota Banjar,” katanya.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) Kota Banjar Kaswad mengakatan open bidding harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Siapa yang terbaik dari open bidding, belum tentu keluar jadi pejabat. Artinya, hasil open bidding tergantung juga dari kepala daerahnya itu sendiri. Nanti dipilih yang terbaik menurut penilaian wali kota.

Baca juga : Pemeriksaan Swab Test di Kota Banjar Lebih Cepat Daripada di Labkesda Jabar

“Open bidding harus dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan jabatan tinggi pratama sesuai Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil (PNS).

Jika ada yang bertanya, buat apa dilakukan lelang jabatan kalau ujung-ujungnya diserahkan ke wali kota. Jawabannya harus diubah peraturan presidennya. Karena memang peraturannya begitu. tapi ibu (Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih) mengambil ranking terbaik,” kata Kaswad.

Sementara itu, Pemerintah Kota Banjar menggelar lelang jabatan untuk mengisi jabatan kepala dinas. Ada tujuh jabatan kepala dinas. Di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda Pariwisata dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, terakhir Inspektorat. (cep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.