APBD 2021 Kota Tasik Belum Bisa Digunakan, Ini Kata Dewan..

71
0
H Agus Wahyudin SH MH
Loading...

TASIK – Belum bisa dipakainya APBD tahun anggaran 2021 dinilai bukan persoalan sepele. Pasalnya hal itu berdampak luas ke berbagai urusan, termasuk memicu isu negatif di lingkungan pegawai.

Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H Agus Wahyudin SH MH mengaku tidak habis pikir pengukuhan pejabat belum juga dilaksanakan. Padahal sebelumnya sudah diagendakan untuk tanggal 3 Januari 2021. “Harusnya kan segera dilaksanakan,” ungkapnya kepada Radar, Rabu (6/1).

Alasan menunggu reko­me­n­dasi dari Mendagri me­nurutnya ha­nya pe­naf­siran dari eksekutif saja.

Karena daerah lain pun sudah melaksanakan pengukuhan untuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru.
“Jangan sampai penafsiran ini jadi mengorbankan banyak kepentingan yang lebih besar,” terangnya.

Efek dari APBD yang mandek ini, kata Agus, salah satunya berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Karena pada prinsipnya program kerja belum berjalan ketika APBD belum bisa dipakai. “Kan program kerja OPD itu berdasarkan anggaran, ujungnya ya pelayanan masyarakat,” ungkapnya.

Loading...

Selain itu, ditundanya pengukuhan bisa menimbulkan asumsi negatif yang politis. Karena ini berkaitan dengan pengisian dan pergeseran pegawai. “Semakin lama asumsinya bisa lain-lain, misalnya soal rebutan jabatan,” katanya.

Dampak lebih jauhnya akan merusak suasana kerja yang tidak kondusif. Karena asumsi-asumsi negatif bisa mengganggu keharmonisan pegawai di lingkungan Pemkot. “Bukannya bekerja, nantinya malah sibuk berprasangka,” terangnya.

Baca juga : Kotanya Kecil, Kota Tasik Sering Zona Merah, Gubernur: Perlu Diteliti!

Maka dari itu, sambung Agus, Pemkot harus segera melaksanakan pengukuhan. Supaya APBD bisa segera digunakan sebagaimana mestinya. “Supaya roda pemerintahan bisa segera berjalan,” katanya.

Hal serupa juga diungkapkan Ketua PMII Kota Tasikmalaya, Pipin Hidayat mengatakan SOTK baru yang belum berjalan berimplikasi pada kinerja OPD. Tentunya berhubungan dengan pelayanan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. “Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat,” ujarnya.

Pemkot pun jangan hanya berdalih sedang berupaya koordinasi saja. Pasalnya, pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama dalam roda pemerintahan. “Harus ada solusi yang konkrit supaya pelayanan tidak terganggu,” katanya.

Jika rekomendasi dari Mendagri itu memang hal yang wajib, maka Pemkot harus jemput bola. Jika perlu memberikan tekanan ke Mendagri soal pentingnya pengukuhan pejabat pada SOTK baru. “Jangan hanya menunggu, harus gerak cepat,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 lalu, tahun ini Pemkot mulai menerapkan SOTK baru. Terdapat beberapa perubahan yang nomenklatur organisasi di beberapa Organisasi perangkat Daerah (OPD).

Hal itu diakui Sekda Kota Tasikmalaya Drs H Ivan Dicksan yang mengaku saat ini SOTK baru sudah harus berjalan. Namun perlu ada pengukuhan pejabat dan pegawai sesuai dengan perubahan yang terjadi. “Meskipun sekadar pengukuhan, tapi itu harus dilakukan,” ungkapnya kepada Radar, Senin (4/1).

Namun demikian, hal itu belum bisa dilaksanakan karena rekomendasi dari Kemendagri belum turun. Pihaknya belum bisa memastikan waktunya, namun diharapkan sesegera mungkin dilaksanakan. “Kami pun masih menunggu rekomendasi dari Mendagri,” katanya.

Disinggung soal kendala dari Pemkot, sejauh ini semua berjalan sebagaimana mestinya. Walau pihaknya sempat kewalahan ketika beberapa pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terserang Covid-19. “Tapi sebagian sudah mulai sembuh, tinggal beberapa lagi,” ujarnya.

Pengukuhan akan dilaksanakan sekaligus dengan pergeseran tugas beberapa pegawai di lingkungan Pemkot Tasikmalaya. Hal itu berkenaan dengan pengisian jabatan yang kosong.”Karena ada jabatan-jabatan kosong yang harus diisi,” katanya.

Efek dari belum dilaksana­kannya pengukuhan, ka­­ta Ivan, Pemkot pun belum berani meng­gunakan anggaran pada APBD 2021.

Sehingga masing-masing OPD yang belum bisa melaksanakan programnya.

“Kita minta kepada dinas-dinas juga untuk tahan dulu untuk tidak mengeluarkan anggaran,”katanya
Dijelaskannya, penggunaan APBD melibatkan peran Pejabat Pengguna Anggaran (PPA). Mengingat pengukuhan PPA di SOTK baru belum dikukuhkan, maka dikhawatirkan bisa men­jadi masalah. “Pejabat pengguna anggarannya kan belum dikukuhkan,” terangnya.

Disinggung apabila kondisi ini terus berlarut, pihaknya meyakini pemerintah pusat pun ada solusi. Karena bagaimana pun roda pemerintahan tidak bisa berjalan tanpa anggaran. “Maka dari itu, upaya koordinasi dengan provinsi dan mendagri kita tempuh terus,” katanya. (rga)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.