APBD 2021 Kota Tasik Masih Prioritaskan KEINGINAN, Bukan KEBUTUHAN

122
0
PENETAPAN. Pemkot dan DPRD Kota Tasikmalaya menetapkan APBD 2021 dalam rapat paripurna yang dihelat Jumat malam (27/11).Rezza Rizaldi / radartasikmalaya.com

INDIHIANG – Ketua Fraksi Gabungan DPRD Kota Tasikmalaya H Wahid menyoroti banyaknya kegiatan yang berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan. Seperti tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.

Salah satu contoh, kata dia, rencana pembebasan lahan untuk area hijau dan taman di Kompleks Gedung Pusat Pengembangan Industri Kreatif (PPIK) di Jalan Letjen Mashudi.

Meski anggaran untuk pembebasan lahan tertuang pada Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan bantuan pusat sebesar Rp 25 miliar, namun saat ini Kota Tasikmalaya dihadapkan dengan persoalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir yang nyaris menyentuh limit.

“Sementara dari keuangan daerah sendiri pemkot kemarin malah merencanakan pembebasan lahan untuk rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Itu memang kebutuhan, tetapi kami rasa belum terlalu urgent juga, meski pada akhirnya rencana pengadaan di tahun depan juga ditiadakan,” kata Wahid kepada Radar, Minggu (29/11).

Baca juga : Kasus Covid-19 Membludak, Pemkot Tasik Siapkan Hotel untuk Tempat Isolasi

Menurutnya, kondisi TPA Ciangir seluas 11 hektare nyaris over capacity dan diperkirakan menyisakan usia sekitar dua tahunan lagi.

Padahal, kata dia, lahan-lahan warga di sekitaran TPA sudah tidak digunakan masyarakat dan apabila dibebaskan kemungkinan tidak akan ada kendala.

“Hasil beberapa kali rapat kerja dengan mitra kami, yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kemudian hasil peninjauan langsung ke lokasi, rata-rata warga di sana memang menunggu untuk dibebaskan,” kata politisi PKB tersebut.

“Karena lahan di radius TPA memang tidak bisa digunakan sebagai lahan produktif. Dibeli pemkot tidak, digunakan pemiliknya juga tidak bisa,” sambungnya.

Wahid membandingkan urjensi pengadaan lahan SPAM, apabila diproyeksikan sampai dengan sistem pelayanan airnya berfungsi akan memakan waktu tahunan. Sementara, kapasitas TPA dua tahun lagi sudah tidak mungkin bisa digunakan.

“Jadi kesimpulannya pemkot lebih prioritaskan keinginan dalam membelanjakan keuangan daerah ketimbang kebutuhan mendasar yang sudah krusial,” keluhnya.

Pihaknya berulangkali mengingatkan persoalan tersebut, terutama saat pembahasan anggaran. Sebab, Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya menilai alokasi untuk PPIK yang terbilang hanya mengadakan lahan bagi sarana pelengkap kompleks gedung bisa diperjuangkan melalui DAK dari pusat. “Sementara ini kebutuhan yang mendasar tidak melulu dipikirkan,” kata sekretaris Komisi III tersebut.

Terpisah, Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tasikmalaya Iwan Setiawan menjelaskan kebutuhan ideal lahan TPA dalam melayani teritorial wilayah Kota Tasikmalaya sekitar 30 hektare, dan baru terpenuhi 11 hektare.

Luas yang dimilik saat ini, berdasarkan kajian bersama konsultan dari Jerman akan mencapai ambang batas di tahun 2017.

“Alhamdulillah sekarang masih tertampung, kita maksimalkan pengurangan pengiriman sampah dari rumah tangga, bank sampah serta lain sebagainya dengan metoda pemilahan dan pendaur ulangan. Tetapi, tetap saja tidak bisa mereduksi secara signifikan terhadap volume sampah yang harus diangkut ke TPA,” paparnya.

Dia menjelaskan dalam satu hari armada pengangkut mendistribusikan sampah yang sudah tidak bisa dipilah pun diolah mencapai 160 kubik atau hampir 200 ton. Didominasi sampah organik yang tidak bisa dijaring pengepul, pemulung atau bank sampah yang ada di hulu.

“Jadi tetap harus ke hilir. Upaya pemaksimalan lahan dengan sanitary landfield pun tidak berjalan optimal, bahkan kita sudah terpaksa gunakan sebagian buffer zone TPA,” kata dia. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.