APBD-P Tak Disahkan, Masyarakat yang Rugi

2

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

BANJAR – Batas akhir pengesahan APBD Perubah­an sudah diujung tanduk. Namun belum ada kejelasan kapan pem­­bahasan akan dilaksanakan. Pemerhati pemerintah Kota Banjar Sidik Firmadi merasa miris melihat fenomena tersebut.

“Melihat fenomena yang terjadi saat ini jus­tru menunjukkan bahwa kedua lembaga (eksekutif-legislatif) ter­sebut sama-sama saling mengedepankan ego masing-masing. Seharus­nya baik legislatif maupun eksekutif harus mengutamakan kepen­tingan masyarakat Kota Banjar, jangan justru terus mengedepankan ego masing-masing. Masyarakat Kota Banjar yang akan dirugikan kare­na dipastikan pem­ba­ngunan terhambat akibat APBD perubahan yang tak kunjung disahkan,” katanya Rabu (26/9).

Menurutnya, masing-masing lembaga pas­ti memiliki versi yang dianggap saling mem­benar­kan. Jika itu terus dipertahankan, maka dia pesimis pengesahan APBD-P berjalan tepat waktu.

“Masalah terse­but seharusnya tidak perlu terjadi apabila pihak eksekutif mau mendengarkan aspirasi masyarakat yang disam­paikan oleh pihak legislatif dari hasil reses. Menurut saya seharusnya tidak ada alasan bagi eksekutif untuk tidak mengikuti aspirasi masyarakat yang disampaikan me­lalui pihak legislatif, karena memang sudah merupakan kewajiban bagi pihak eksekutif untuk mengutamakan aspirasi masyarakat dalam setiap pembangunan,” katanya

Disamping itu, kata dia, legislatif juga hendaknya berpikir jernih dan terus melakukan musyawarah serta menjalin komunikasi yang baik dengan eksekutif untuk membahas aspirasi masyarakat yang belum bisa diakomodir itu.

“Kita semua tahu bahwa ang­garan yang dimiliki eksekutif itu terbatas, sehingga tidak semua aspirasi masyarakat bisa diakomodir oleh eksekutif pada APBD Perubahan. Mungkin baru pada anggar­an murni tahun depan aspirasi masyarakat dapat diakomodir. Saya rasa hal-hal seperti itulah yang perlu dipahami oleh pihak legislatif,” ujarnya.

Ia berharap eksekutif dan legislatif secepatnya berdamai dan buang ego masing-masing agar APBD Perubahan dapat segera disahkan.

“Yang paling penting harus mengambil hi­k­mah­nya bahwa koordinasi antara dua penyelenggara ini kurang baik. Sudahi, masyarakat tidak menginginkan seperti ini. Berikan contoh dan pelajaran yang baik tentang koordinasi kepada masyarakat demi kemajuan Kota Banjar,” katanya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) sekaligus ang­gota Komisi III DPRD Kota Banjar H Mujamil mengatakan proses Penge­sahan APBD-P masih jalan di tempat. Belum ada kesepakatan antara komisi III dengan eksekutif.

“Belum ada perkembangan, masih seperti yang kemarin-kemarin,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, belum adanya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif perihal KUA-PPAS sebagai dasar pembentukan APBD Perubahan tahun 2018 melambatkan proses pengesahannya.

Belum adanya kesepakatan diduga muncul karena pokok-pokok pikiran yang diusulkan Komisi III tidak diakomodir eksekutif. (cep)

loading...