Area Terbuka Jadi Prioritas

20
0
LANCAR. Laju kendaraan yang melintas di jalur andesit Taman Kota lancar setelah PKL dan wahana permainan anak tidak beroperasi di area tersebut, Minggu (18/8). Firgiawan / Radar Tasikmalaya

INDIHIANG – Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman akan memprioritaskan penataan kota di area terbuka seperti alun-alun, taman kota dan Kompleks Olahraga Dadaha.

“Semua akan ditata, secara komprehensif bersama-sama. Hanya, tak bisa sekaligus jadi yang prioritas dulu,” tuturnya kepada Radar usai menghadiri paripurna di DPRD Kota Tasikmalaya, Jumat (16/8).

Menurutnya, pemerintah juga akan menyiapkan regulasi penataan kota. Dalam regulasi tersebut zonasi pedagang kaki lima (PKL) juga akan diatur. Ada wilayah yang bisa dipakai oleh PKL ada juga yang terlarang. “Termasuk ada area yang jam tertentu itu bisa untuk jualan. Itu yang sedang kita pikirkan secara menyeluruh. Kalau kita prioritas itu Dadaha, alun-alun dan Tamkot,” katanya.

Budi menjelaskan, ruang terbuka hijau (RTH) harus bersih dari PKL agar masyarakat benar-benar bisa menikmatinya. “Maka selamatkan dulu itu RTH yang kita miliki, prioritasnya ke sana,” kata Budi.

Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Agus Wahyudin SH MH mengatakan, pemkot tak perlu mengatur penataan PKL dengan peraturan daerah (perda). “Menurut saya Perda PKL itu bisa saja dibentuk, dibuat atau kita serahkan pada perwalkot saja. Tapi kalau dibuat Perda, bakal rigid. Perubahan regulasi ini kalau harus ada akan kesulitan. Akan kaji ulang nantinya. Jadi tak harus dengan perda menurut saya,” ujarnya.

Dia menerangkan, dalam mengatur PKL, pemkot cukup merancang perwalkot. Perdanya sendiri bisa menggunakan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum. “Itu kan banyak nyangkut di perda tersebut, soal pengaturan angkutan, delman, penyakit masyarakat termasuk PKL. Tinggal dispesifikkan melalui perwalkot,” kata Agus.

Termasuk, lanjut dia, dalam perwalkotnya, pemkot pun dapat mengatur zonasi yang mengatur area boleh tidaknya PKL beroperasi. Politisi PPP itu khawatir apabila untuk mengatur PKL saja harus merancang perda, nantinya akan memakan proses dan biaya yang besar ketika hendak direvisi atau diperbaharui menyesuaikan kebutuhan perkotaan.

“Kalau dengan perda, ketika aturan dibuat dan tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan serta kebutuhan, akan sulit atau lama untuk direvisi. Sebab perkembangan kita sangat dinamis,” ucapnya.

“Sementara kebutuhan penataan sudah mendesak. Perda yang baik itu membawa misi tiga hal. Yaitu norma yang bagus, ditegakkan dengan tegas, serta diterima masyarakat,” ujar dia.

Sementara itu, tokoh pemuda Tasikmalaya Miftah Farid mempertanyakan alasan pemkot mengembalikan fungsi andesit sebagai jalan lantaran sudah keluar dari tujuan awal dibangunnya ruang terbuka itu. “Jadi penataan awal yang sesuai dengan konsep tata kotanya seperti apa? Apakah andesit itu bagian dari taman kota atau jalan raya?” ucapnya.

Menurut dia, sangat wajar jika banyak pihak mempertanyakan hal itu. Mengingat pemkot terkesan plin-plan dengan kebijakan yang sudah digulirkan, padahal hanya tinggal konsisten saja dengan rencana awal apabila dijadikan ruang terbuka. “Sebab selalu berubah-ubah dari jalan raya, dipasang andesit menjadi bagian tamkot (tidak digunakan jalan kendaraan) lalu kembali menjadi jalan kendaraan,” ucap Wakil Direktur DPP Sipatutat tersebut.

Menurutnya, masyarakat pun sejak awal tidak mengetahui konsep tata kota yang direncanakan pemkot. Salah satunya membangun Taman Kota yang mengorbankan sebagian Jalan HZ Mustofa menjadi area andesit untuk ruang terbuka publik. “Padahal dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, di bagian ke empat pasal 11 poin 5 huruf a menyebutkan bahwa pemerintah daerah (kota/kab) harus menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota,” kata dia.

Termasuk, lanjut Miftah, adanya larangan bagi PKL untuk beroperasi di wilayah itu seharusnya tegas sejak awal. Tidak tebang pilih atau membeda-bedakan pedagang dalam jenis komoditas yang dijual atau pada hari apa mereka berjualan. “Sebab kami khawatir itu berpotensi menimbulkan kecemburuan antar pedagang. Terlebih akan menimbulkan fitnah terhadap pemerintah itu sendiri (dan lebih jauhnya lagi bisa menimbulkan konflik horizontal. Semua pedagang sama di hadapan hukum, tidak mengenal hari apa berjualan atau di lokasi mana mereka berdagang,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini yang perlu diperhatikan jelas Jalan Cihideung. Di mana jalan tersebut sangat terlihat sekali kesemrawutan antara PKL, parkir kendaraan, pedestrian dan lalu-lalangnya kendaraan, seolah tak kunjung dievaluasi apalagi ditata.

“Padahal Jalan HZ dan Cihideung merupakan wajah atau etalase perkotaan Tasikmalaya dari zaman wali kota sebelum-sebelumnya,” tutur Miftah. (igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.