Siapa Calon bupati Tasikmalaya pilihan anda?
17%

83%

Artis Narkotika dan Hak Asasi Manusia

96
0

BANYAK artis terkenal terseret narkotika. Sebut saja Whitney Houston dan Michael Jackson. Keduanya penyalah guna narkotika dan menjalani perawatan rehabilitasi.
Ada juga artis yang ditangkap penegak hukum dan dipaksa direhabilitasi. Misalnya John Lennon dan Bob Marley karena kepemilikan narkotika. Di Indonesia, artis yang ditangkap karena kasus narkotika, umumnya penyalah guna (bukan pengedar). Secara fisik, artis tersebut sehat dan bisa beraktivitas wajar, tetapi jiwanya sakit ketergantungan narkotika. Terapinya lewat kesehatan jiwa.

Artis sakit ini, menurut UU, dikategorikan sebagai penyalah guna narkotika. Ancaman pidananya kurang dari lima tahun. Mereka tidak memenuhi syarat ditahan, justru dijamin untuk direhabilitasi. Kalau dimintakan visum/diasesmen penyidik, penyalah guna ini berubah status menjadi pecandu.

Artis pecandu metamorfosis dari penyalah guna. Mereka wajib direhabilitasi dan menjadi tanggung jawab negara. Itu sebabnya, di Badan Narkotika Nasional (BNN) ada deputi rehabilitasi. Rehabilitasi bisa secara mandiri atas biaya keluarga. Juga rehabilitasi yang dipaksa UU melalui institusi penerima wajib lapor (IPWL) yang dibiayai APBN.

Penyalahgunaan narkotika di kalangan artis secara khusus belum pernah diteliti. Namun, secara umum telah dilakukan penelitian oleh BNN dan Puslitkes UI dua tahun sekali. Hasilnya, jumlah penyalah guna terus naik dari semula 1,5 juta menjadi 5,8 juta. Apa arti semua itu?

Hasil penelitian, artis penyalah guna cukup banyak. Berkembang mengikuti deret hitung. Banyak yang ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Saya mengapresiasi penyidik karena prestasinya. Namun, kalau penanganan selanjutnya dilaksanakan secara konvensional (ditahan penyidik dan jaksa serta dipenjara hakim), Indonesia bisa masuk ke dalam ”bencana” narkotika yang saat ini laju perkembangannya memasuki tahap ”darurat’.
Penyalah guna, berdasar konvensi internasional dan UU Narkotika, wajib dijebloskan ke tempat rehabilitasi. Menurut penelitian saya, bagi penyalah guna narkotika, hukuman rehabilitasi jauh lebih berat daripada penjara. Banyak orang yang tidak memahami. Sesuai literatur dan hasil penelitian para ahli, hukuman rehabilitasi jauh lebih baik daripada penjara.

Alasannya, pertama, rehabilitasi terasa lebih berat dan bersifat menyembuhkan. Sebaliknya, dipenjara hanya dapat nestapa dan melanggengkan sakit ketergantungannya karena lapas tidak memiliki tupoksi rehabilitasi. Kedua, hukuman penjara mengakibatkan jumlah penyalah guna semakin bertambah. Ketiga, bandar narkoba dunia melirik Indonesia karena pangsa pasarnya sangat besar. Keempat, tidak ada gunanya menghukum penjara orang kecanduan.

Artis penyalah guna narkotika secara tidak sah dan melanggar hukum itu apabila ditangkap selanjutnya tidak dimasukkan ke tempat rehabilitasi. Itu dengan tujuan UU Narkotika. Selain itu, melanggar hak asasi manusia (HAM) dalam upaya mendapatkan derajat kesehatan.

Narkotika adalah ”obat” bermanfaat penghilang rasa sakit sekaligus dapat menimbulkan ketergantungan apabila pemakaiannya tidak atas petunjuk dokter. Efek ganda itu mengakibatkan penyalahgunaan narkotika dilarang, bahkan diancam pidana.
Sesuai dengan UU 35/2009 tentang Narkotika, penanganan penyalahguna menggunakan konstruksi pemidanaan melalui peradilan pidana. Namun, ketika penyalah guna bermasalah dengan hukum, aparat wajib menerapkan sistem peradilan rehabilitasi sejak disidik, dituntut, hingga diadili.

Mengapa demikian? Sebab, UU Narkotika menganut double track sistem pemidanaan. Penyalah guna diproses melalui peradilan pidana dan rehabilitasi berakhir di lembaga rehabilitasi. Sedangkan pengedarnya diproses di peradilan pidana yang berakhir pada hukuman penjara. Pada poin tersebut, masyarakat hukum kita tidak mempelajari maksud dan tujuan UU secara detail dan menganggap UU-nya yang salah.
Fenomena manfaat dan mudarat narkotika tidak dipahami para artis/pesohor secara lengkap. Mereka tahunya hanya manfaat narkotika, yaitu penghilang rasa sakit dan stimulan aktivitas keartisannya. Mereka tidak memahami mudaratnya, yaitu sakit adiksi berkepanjangan.

Artis yang membeli, membawa, dan memiliki narkotika dalam jumlah tertentu (sedikit) untuk dikonsumsi sendiri dan teman-teman dalam pesta narkotika bukan penjahat murni. Sesuai viktimologi, dia adalah korban kejahatan dari para pengedar narkotika.
Artis sakit adiksi narkotika umumnya disebabkan salah pergaulan. Mereka diajak teman menjadi penyalah guna. Bahkan, ada yang dipaksa.

Berbeda halnya dengan artis pengedar. Mereka harus dihukum berat. Sebab, mereka punya niat jahat mencari keuntungan untuk memperkaya diri dan menjerumuskan penyalah guna.

Kita berharap Indonesia dapat menyelesaikan masalah narkotika sesuai UU 35/2009. Ter lepas dari kekurangan, UU tersebut sangat update karena mengakomodasi tiga pilar penanganan kasus narkotika.

Pertama, penyalah guna harus didorong, dipaksa dan ditangkapi untuk dijebloskan ke tempat rehabilitasi agar tidak jadi pecandu.

Kedua, pengedar tidak hanya diberi hukuman berat seperti hukuman penjara seumur hidup atau pidana mati, tetapi juga dijerat pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta diputus jaringan komunikasi bisnisnya selama dipenjara.

Ketiga, remaja harus dibentengi langkah pencegahan agar tidak jadi penyalahguna. (*)

*) Dosen Universitas Trisakti, Kepala BNN 2012–2015, Kabareskrim 2015–2016

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.