ARWT Keluhkan Pungutan Pajak

107
0
PEMBERDAYAAN. Pengurus RT/RW di Lingkup Kelurahan Linggajaya saat mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat di aula kantor kelurahan, Senin (22/7). Firgiawan / Radar Tasikmalaya

MANGKUBUMI – Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga (ARWT) Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya mengevaluasi tunggakan pajak yang tertuang pada surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB). Saat ini, banyak warga yang sudah bayar pajak tetapi masih menerima tagihan.

Ketua ARWT Kelurahan Linggajaya Yoyo S Boyo menerangkan, pada tahun ini terdapat kolom konfirmasi di bagian bawah surat yang menuangkan tunggakan beberapa tahun lalu. “Sampai saat ini kita belum dapat kejelasan dan solusi dari pemerintah. Adanya piutang pajak tiga tahun lalu yang masih terekap menjadi tunggakan. Sementara, warga kami sudah membayarnya,” ujar Yoyo saat menghadiri Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Linggajaya, Senin (22/7).

Menurutnya, beberapa warga termasuk dirinya sudah mengantongi bukti pembayaran sementara kaitan tunggakan tersebut. Artinya secara riil sudah membayarkan PBB, seharusnya tidak lagi tertuang dalam SPPT PBB tahun ini. “Saya kira ini kerugian bagi masyarakat kalau harus bayar dua kali,” tuturnya.

Dia menduga, petugas pemungut PBB tidak menyetorkan kewajiban yang sudah dibayar masyarakat sehingga tidak terekap dalam data dinas dan menjadi tunggakan bagi wajib pajak (WP). “Kami hanya menerima bukti pembayaran sementara. Kita minta dinas cari solusi supaya klir,” katanya.

“Kalau bisa, dinas turun memverifikasi pemungutnya dengan memanggil atau seperti apa. Kalau ketahuan tidak benar, tinggal diganti saja,” sambungnya dengan nada meninggi.

Menurutnya, pengurus RW kebingungan ketika ditanyai hal tersebut oleh warga. Saat ini cukup menyita atensi di wilayahnya mengingat adanya sejumlah piutang yang dicantumkan pada SPPT PBB tahun ini. “Memang tidak besar, pajaknya paling Rp 50 ribu, tapi kalau berlipat-lipat dan beberapa tahun tidak disetor. Kita juga dibebani denda segala macam mau bagaimana,” kata Yoyo.

Dalam kesempatan pembinaan tersebut, Kepala Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tasikmalaya Teten Rahlan menyebut, bukti pembayaran sementara yang diterima wajib pajak (WP) dari pemungut tidak dapat secara mutlak menghapus data yang tertera di SPPT PBB tahun ini. Indikasinya, pemungut bisa saja menunggu secara kolektif WP lain yang hendak membayar pajak serupa, atau lupa untuk menyetorkan ke kas daerah. “Kolom konfirmasi ini kan kaitan pajak 2014-2015. Di sana ada pilihan sebagai konfirmasi, apakah WP sudah bayar, apakah bagaimana ada beberapa opsi,” tuturnya dalam kegiatan pembinaan.

Pihaknya tengah menindaklanjuti ajuan tersebut dengan menelaah persoalan secara keseluruhan. Salah satu langkah solusi yang ditempuh, mengoordinasikan kelurahan, RT-RW, termasuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam penanganan PBB. “Ada masukan seperti ini menjadi bahan evaluasi bagi kami. Ke depan kaitan PBB, akan dikombinasikan seluruh stakeholder supaya bisa berperan kaitan persoalan semacam ini,” kata Teten. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.