Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.2%

2.3%

53.8%

6.8%

0.7%

12.9%

0%

23.2%

0%

Aset Dikuasai Pribadi Harus Jadi Atensi

34
0
Abdullah Ahyani Wakil Ketua DPD KNPI Kota Tasikmalaya

CIHIDEUNG – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas adanya barang milik negara (BMN) yang dikuasai pribadi harus menjadi atensi Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya. Jangan sampai hal yang dilakukan oleh pejabat berinisial HMF itu ditiru oleh pejabat lainnya.

Wakil Ketua DPD KNPI Kota Tasikmalaya Abdullah Ahyani menyebut, DPRD perlu turun tangan menindaklanjuti persoalan aset negara yang dikuasai pribadi pejabat. “Maka kita harap DPRD bisa menelusuri hal semacam ini sebagai representasi masyarakat di kursi legislatif,” katanya.

Menurut dia, pejabat seharusnya memanfaatkan aset negara untuk kepen­tingan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi. Aparatur sipil negara (ASN) mesti mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab baik di hadapan publik maupun Sang Khalik. “Bukan dijadikan sebagai alat rekayasa kewenangan yang ujung-ujungnya digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu sehingga merugikan kepentingan umum,” kata pria yang akrab disapa Dadul itu.

Mantan aktivis PMII tersebut juga mendorong pemkot bersikap tegas terhadap pejabat yang berperilaku serupa dengan HMF. “Kami harap temuan ini jadi warning keras, kemudian wali kota turut melakukan pengawasan dan pembinaan internal pegawai di lingkungan pemkot,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, rincian aset tetap peralatan dan mesin yang dikuasai oleh HMF itu yakni di Dinas Sosial berupa, pertama, motor Kawasaki KLX nopol Z 5203 H (2013) senilai Rp 26.125.000. Kedua, Laptop Lenovo (2017) senilai Rp 9.625.000. Ketiga, Printer Epson L 120 (2007) senilai Rp 2.844.000. Keempat, TV 32 inch (2013) senilai Rp 4.939.000. Kelima, Samsung Tab/Compact Disk Player (2008) senilai Rp 1.589.500. Keenam, Camera Nixon (2013) senilai Rp 2.497.000. Dengan demikian, total nilai aset tetap Dinsos yang dikuasai itu senilai Rp 47.619.500.

Berikutnya, di DPMPTSP berupa, pertama, Power Amplifier tipe PMH 100 (2007) senilai Rp 5.791.500. Kedua, Speaker Pasif tipe B/E 1220/1520 (2007) senilai Rp 8.437.000. Ketiga, Note Book merek Toshiba (2009) senilai Rp 17.847.500. Dengan demikian, total nilai aset tetap DPMPTSP yang dikuasai itu senilai Rp 32.076.000. Aset-aset tersebut tidak diketahui keberadaannya.

Pemerintah Kota Tasikmalaya pun langsung menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait pengembalian aset Rp 79.695.500 yang dikuasai pribadi itu.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Hanafi menerangkan, sejak sekretaris daerah (sekda) mengimplementasikan rekomendasi BPK tersebut, yang bersangkutan sudah dimintai untuk mengembalikan sejumlah barang yang kala itu ditemukan tidak berada di kantor, tercatat sebagai inventaris dua instansi yakni Dinsos dan DPMPTSP. “Sudah dikembalikan tinggal satu lagi dari sejumlah barang,” ujarnya kepada Radar, Senin (2/12). Menurutnya, satu unit barang tersebut berupa satu unit laptop. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.