Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.2%

2.3%

54%

6.8%

0.7%

12.9%

0%

23.1%

0%

Aset Senilai Rp 79 Juta Dikuasai Pribadi

144
0
DOKUMEN. Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman saat memusnahkan aset yang sudah tidak layak pakai di Halaman BPKAD beberapa waktu lalu. Firgiawan / Radar Tasikmalaya

CIHIDEUNG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan adanya aset senilai Rp 79.695.500 yang masih dikuasai pribadi oleh seorang mantan pejabat Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tasikmalaya berinisial HMF.

Temuan tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya Tahun Anggaran (TA) 2018.

Rincian aset tetap peralatan dan mesin yang dikuasai oleh HMF itu yakni di Dinas Sosial berupa, pertama, motor Kawasaki KLX nopol Z 5203 H (2013) senilai Rp 26.125.000. Kedua, Laptop Lenovo (2017) senilai Rp 9.625.000. Ketiga, Printer Epson L 120 (2007) senilai Rp 2.844.000. Keempat, TV 32 inch (2013) senilai Rp 4.939.000. Kelima, Samsung Tab/Compact Disk Player (2008) senilai Rp 1.589.500. Keenam, Camera Nixon (2013) senilai Rp 2.497.000. Dengan demikian, total nilai aset tetap Dinsos yang dikuasai itu senilai Rp 47.619.500.

Berikutnya, di DPMPTSP berupa, pertama, Power Amplifier tipe PMH 100 (2007) senilai Rp 5.791.500. Kedua, Speaker Pasif tipe B/E 1220/1520 (2007) senilai Rp 8.437.000. Ketiga, Note Book merek Toshiba (2009) senilai Rp 17.847.500. Dengan demikian, total nilai aset tetap DPMPTSP yang dikuasai itu senilai Rp 32.076.000. Aset-aset tersebut tidak diketahui keberadaannya.

Dengan kondisi tersebut berpotensi hilangnya aset tetap peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya dan dikuasai pihak lain. Kondisi itu juga disebabkan sekretaris daerah (sekda) selaku pengelola barang milik daerah (BMD) belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas BMD yang dikuasai salah seorang pejabat.

Dalam LHP BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2018 bernomor 30B/LHP/XVIII.BDG/05/2019 tertanggal 22 Mei 2019 itu, BPK merekomendasikan Wali Kota Tasikmalaya agar memerintahkan sekda untuk segera menarik BMD yang dikuasai oleh H.M F dan segera memproses sesuai peraturan yang berlaku jika BMD yang dikuasai tersebut tidak diketahui keberadaannya.

Dikonfirmasi Radar, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya H Ivan Dicksan mengakui adanya temuan dalam LHP BPK RI Tahun Anggaran 2018. Persoalan aset yang dikuasai pribadi itu sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang tertuang dalam LHP. “Memang saat BPK dan Inspektorat mengecek inventaris dinas, apa saja yang tercatat, pembelian barang tahun berapa, itu diaudit. BPK kadang menghitung jumlah motor berapa, barangnya di mana, dikumpulkan untuk dicocokkan dengan data,” katanya kepada Radar, Minggu (1/12).

Dia menjelaskan aparatur sipil negara (ASN) yang bersangkutan sudah ditegur dan diminta untuk mengembalikan barang-barang milik negara itu. Kemudian memproses pengembaliannya untuk didata Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). “Pengakuan dari yang bersangkutan juga, tidak sengaja saat peralihan mungkin terbawa,” tuturnya. “Dulu kan Dinsos dan Disnaker masih bergabung, kemudian saat pemisahan bisa saja terjadi semacam itu (terbawa, Red),” lanjut Ivan.

Menurutnya, dari laporan terakhir, rekomendasi tersebut sudah ditempuh dan yang bersangkutan sudah mengembalikan barang yang tercatat sebagai aset daerah. Pihaknya bakal memastikan kembali supaya semua prosedur ditempuh sesuai rekomendasi BPK. “Laporan terakhir sudah dilaksanakan, nanti kami cek kembali di BPKAD untuk memastikan. Sebab, administrasi kaitan aset ada di instansi tersebut,” kata dia. (snd/igi/LHPBPK)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.