ASN Dilarang Berlaku Curang

2
SOSIALISASI. Inspektur Kabupaten Tasikmalaya Dr H Iwan Saputra SE MSi (tengah) menggelar sosialisasi kedisiplinan ASN di Op Room Kamis (20/9).

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

SINGAPARNA – Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya menyosialisasikan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 180/6867//SJ tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap aparatur sipil negara (ASN) kepada pejabat eselon II dan III di Ruang Op Room, Kamis (20/9).

Inspektur Kabupaten Tasikmalaya Dr H Iwan Saputra SE MSi menekankan sosialisasi ini supaya ASN tidak atau menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa berakhir dengan proses hukum, seperti tindak pidana korupsi atau kecurangan lainnya.

“Diharap­kan dengan sosialisasi ini ASN bisa mengerti dan me­mahami ke­tika akan mengambil ke­bijakan. Ka­rena su­dah jelas atur­an dalam menjalankan pemerintahan yakni Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, kemudian PP Nomor 11 tahun 2017 dan PP 53 tahun 2010,” jelasnya.

Iwan yang juga menjabat Plh Sekda Kabupaten Tasikmalaya ini mengingatkan jangan sampai ASN berkaitan dengan proses hukum karena penyalahgunaan kewenangan. “Maka dari itu harus lebih hati-hati dan taat hukum. Karena konsekuensinya berat sekali apabila terbukti melanggar aturan karena kejahatan jabatan ini. Risikonya sangat berat bisa diberhentikan dari ASN secara tidak terhormat,” jelasnya.

Iwan juga meminta para ASN bertanya apabila ada soal peraturan yang kurang dipahami. Sehingga pada pelaksanaannya nanti tidak sampai melanggar aturan.

“Ketidaktahuan ini jika dibiarkan bisa berdampak kepada melanggar aturan,” terangnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tasikmalaya Heri Bimantoro Ruslan SH MH mengapresiasi sosialisasi yang dilaksanakan Inspektorat terkait kepatuhan ASN soal hukum. “Jadi arahnya untuk perbaikan ASN lebih baik. Kita juga diperintahkan konsultasi ke Inspektorat ketika ada aturan yang belum dipahami,” paparnya. (dik)

loading...