Asosiasi Sukwan PGRI Kota Banjar Ngadu ke Dewan, Ini Tuntutannya..

28
0
HEARING. ASPGRI Kota Banjar melakukan hearing dengan Komisi III DPRD Kota Banjar kemarin.
HEARING. ASPGRI Kota Banjar melakukan hearing dengan Komisi III DPRD Kota Banjar kemarin.

BANJAR – Asosiasi Sukwan Persatuan Guru Republik Indonesia (ASPGRI) Kota Banjar mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar Senin (29/6). Mereka melakukan hearing dengan Komisi III DPRD Kota Banjar di ruang rapat paripurna.

Ketua ASPGRI Kota Banjar Iman Poniman menuntut pemerataan honorarium bagi honorer dari anggaran BOS. Mereka menilai saat ini nominal di setiap sekolah berbeda-beda.

“Kenyataan di lapangan tidak riil dan tidak sesuai perundang-undangan. Malahan ada yang masih 3,2 persen, ada juga yang 15 persen bahkan ada 28 persen,” ujarnya kepada wartawan usai hearing.

Pihaknya tidak menuntut besarannya harus dipatok sebesar 50 persen. Namun dengan 30 persen dari anggaran dirasa sudah cukup. Selain itu, pihaknya pun menuntut kenaikan honor daerah yang saat ini masih Rp 500 ribu per bulan.

“Meminta sesuai kelayakan hidup kami bisa ada kenaikan. Kalau toh memang ada kenaikan Rp 750 ribu alhamdulillah. Tapi kalau lebih kami lebih bersyukur, berarti kesejahteraan honorer diperhatikan,” tandasnya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Banjar Gun Gun Gunawan mendorong atas apa yang menjadi tuntutan para honorer. Jika memang sebelumnya ada pembahasan kenaikan honor menjadi Rp 750 ribu kenapa tidak direalisasikan.

“Tapi Dinas Pendidikan sendiri masih mematok honor bagi honorer sebesar Rp 500 ribu per bulan,” jelasnya.

Dirinya berharap para honorer bisa sejahtera, sehingga kinerja dalam mendidik perserta didik lebih maksimal.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Banjar H Dahlan mengatakan untuk honorarium honorer dalam anggaran BOS besarannya tidak bisa dipatok.

“Besarannya beda-beda, ada yang 10 persen, 20 bahkan 30 persen. Tapi hal itu harus dimusyawarahkan sesuai peraturan yang ada,” tuturnya.

Terkait besaran kenaikan honor daerah, kata dia, harus disesuaikan dengan kemampuan daerah. Namun untuk saat ini masih sebesar Rp 500 ribu per bulan.

“Mudah-mudahan tahun depan bisa bertambah tapi sesuai kemampuan keuangan daerah,” katanya. (nto)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.