Di Ciamis, Parkir Berlangganan Bisa Dongkrak PAD Rp 7 M/ Tahun, Saat ini Hanya Segini..

88
0
Oih Burhanudin Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Ciamis

CIAMIS – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Retribusi Parkir diperpanjang.

Penambahan waktu tersebut lantaran ada hal-hal yang secara prinsip perlu dipertimbangkan matang seperti besaran tarif parkir berlangganan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Ciamis Oih Burhanudin.

Saat ini besaran tarif parkir masih digodok. Namun, yang jelas ada parkir berlangganan, baik bagi roda dua, tiga maupun empat.

“Jadi para pengguna kendaraan itu akan membayarkan retribusi parkir setahun sekali,” tutur Oih kepada Radar, Minggu (29/12).

Pihaknya akan mengkaji sisi keadilan terkait parkir berlangganan itu karena pembayarannya flat. Jadi perlu ada perlakuan berbeda antara pengguna kendaraan yang sering parkir dengan yang tidak.

“Hal itulah yang memang belum selesai dibahas,” kata dia. Selain itu, pihaknya juga tengah membahas besaran parkir di zona-zona yang berbeda.

Menurut dia, parkir berlangganan itu sudah diterapkan di Jawa Timur dan berhasil mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis pun tentu ingin memanfaatkan peluang peningkatan PAD dari retribusi parkir dengan regulasi baru.

Saat ini, retribusi parkir di Kabupaten Ciamis hanya Rp 460 juta per tahun. Apabila dengan sistem berlangganan, potensi parkir sebesar Rp 7 miliar per tahun bisa tergali dengan baik.

“Makanya kita siapkan strukturnya, sumber daya manusianya (SDM) karena petugas parkir harus disiplin. Salah satu prosesnya adalah pelayanan maksimal terhadap para pengguna parkir,” ujar dia.

Adapun mengenai perlakuan terhadap petugas parkir akan diatur oleh pemerintah, apakah akan digaji atau seperti apa.

Pemerintah daerah akan membuat peraturan bupati (perbup) yang mengatur itu. “Kita dalam perpanjangan pembahasan itu hanya minta satu bulan Januari 2020. Karena ada studi komparasi, kemudian ada hearing dengan tokoh masyarakat mengenai perda ini. Kemudian konsultasi dengan biro hukum di Jawa Barat,” kata dia.

Dia ingin penerapan parkir berlangganan itu tidak menuai polemik sehingga pembuatan Perda itu harus benar-benar matang dan berkeadilan.

Pemerintah saat ini sudah membangun jalan dengan mulus, baik di pedesaan maupun perkotaan.

“Dengan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah, maka balasannya dengan memberikan retribusi parkir,” ucapnya.

Bupati Ciamis Dr H Herdiat Sunarya mengaku perpanjangan pembahasan Raperda Perubahan Kedua Atas Perda No 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum itu mempertimbangkan aspek anggaran, sarana prasaran, sumber daya manusia, sosialisasi dan kajian yang memadai. Bila hal-hal tersebut sudah siap maka perda tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan berdaya guna.

Poin penting dalam perda itu, kata dia, adalah penerapan parkir berlangganan. Kebijakan ini merupakan terobosan baru di Jawa Barat sebagai inovasi untuk meningkatkan PAD.

Terobosan tersebut juga tidak terlepas dari keberhasilan Provinsi Jawa Timur dalam menerapkan parkir berlangganan yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Maka dari itu, Bapemperda dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait tidak ada salahnya melakukan studi komparasi dan mencari berbagai informasi untuk melengkapi penyusunan raperda itu.

“Dengan harapan raperda tersebut bisa segera diterapkan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama,” tutur dia. (isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.