Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

4%

19.6%

8.1%

68.3%

Atasi Banjir Rutin di Sukaresik Tasik, BBWS Siap Normalisasi Citanduy – Cikidang

72
0
Bambang Hidayah ME Kepala Kantor BBWS Citnduy

BANJAR – Persoalan banjir tahunan di Kecamatan Sukaresik yang disebabkan luapan air Sungai Citanduy dan Cikidang belum kunjung selesai.

Faktornya adalah pendangkalan sungai yang disebabkan berbagai aspek, sehingga perlu dilakukan normalisasi sungai.

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy menyatakan kesiapannya untuk melakukan normalisasi Sungai Citanduy dan Cikidang di Ciamis dan Tasikmalaya.

Baca juga : Ma’had Aly Ponpes Idrisiyyah Tasikmalaya, Cetak Mahasantri Berilmu yang Bermanfaat bagi Masyarakat

Karena memang kondisinya sudah parah akibat sedimentasi serta erosi yang mengakibatkan air di dua sungai tersebut meluap hingga ke pemukiman warga.

Tercatat, hasil studi BBWS di dua aliran sungai tersebut, banjir akibat sedimentasi dan erosi berdampak terhadap empat desa di Kecamatan Sukaresik Tasikmalaya yakni Tanjungsari, Sukaratu, Banjarsari dan Desa Cipondok.

Sedangkan beberapa desa lagi di Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis juga sama-sama terdampak banjir.

“Sudah saatnya dilakukan normalisasi sungai karena akibat erosi lebar sungai menyempit kemudian dasar sungai juga tinggi akibat sedimentasi tanah yang mengendap dan juga ikut mengalir hingga ke hilir sungai. Akibatnya ketika curah hujan tinggi, air sungai tersebut meluap dan membanjiri pemukiman dan perkebunan warga. Bisa dua kali banjir dalam kurun satu bulan ketika debit air tinggi. Banjirnya sampai merendam pemukiman,” kata Kepala Kantor BBWS Citnduy Bambang Hidayah ME kepada Radar, Selasa (11/8).

Kata dia, normalisasi selalu gagal dilakukan lantaran masyarakat meminta ganti rugi lahan dan tanaman serta pohon yang akan terdampak dari kegiatan tersebut.

Pihaknya masih kesulitan merealisasikan tuntutan itu lantaran BBWS Citanduy tidak memiliki program ganti rugi untuk kegiatan normalisasi tersebut, kecuali proyek strategis nasional seperti Leuwi Keris.

“Kendalanya (normalisasi tidak bisa terealisasi, Red) tuntutan ganti rugi yang diminta masyarakat. Padahal untuk normalisasi sungai tersebut tidak ada program ganti ruginya. Tidak ada anggarannya. Beda dengan proyek Bendungan Leuwi Keris karena itu proyek strategis nasional,” katanya.

Menurutnya, pihaknya sudah berkali-kali melakukan sosialisasi pelaksanaan normalisasi di dua wilayah tersebut.

Namun selalu gagal, padahal anggaran untuk pelaksanaan normalisasi sungai sudah disiapkan oleh pusat.

Tahun 2019, BBWS Citanduy mendapat kucuran Rp 10 miliar dari kebutuhan total normalisasi sebesar Rp 110 miliar. Namun gagal dilaksanakan, kemudian anggaran ditarik lagi oleh pusat dan digunakan untuk pelaksanaan normalisasi di tempat lain. Alasannya sama karena masyarakat menolak sebelum adanya ganti rugi.

“Padahal jika merujuk pada Permen Nomor 28 Tahun 2015 tentang Aturan Garis Sempadan Sungai Situ dan Danau disebutkan bahwa badan sungai dan bantaran memiliki cakupan batas 10 meter dari bibir sungai, itu pun setelah dinormalisasi.

Itu lahan negara yang tidak boleh dikuasai masyarakat. Kalau dimanfaatkan boleh selama tidak mengganggu habitat sungai serta suatu saat akan digunakan itu pembangunan sungai maka harus diserahkan tanpa ganti rugi,” kata Bambang.

Maka dari itu, kata dia, untuk menyelesaikan persoalan ini diharapkan Pemkab Tasikmalaya dan Ciamis proaktif membantu dalam merealisasikan normalisasi sungai ini.

Salah satu bentuk proaktifnya dengan menyediakan anggaran untuk ganti rugi kepada masyarakat, baik itu dari APBD atau mengandalkan bantuan provinsi.

Kata dia, karena selama ini yang menjadi kendala adalah tuntutan warga sekitar bantaran sungai.

Mereka menuntut ada ganti rugi atas kerusakan tanaman dan lahan yang nantinya akan terkena imbas dari normalisasi sungai.

“Kami mengajak pemerintah daerah di dua wilayah itu untuk proaktif, sama-sama mencari solusi. Seperti menyiapkan anggaran untuk memenuhi tuntutan warga. Kami (BBWS) menyiapkan anggaran untuk pembangunan fisiknya. Jadi ada solusi. Normalisasi harus segera dilakukan supaya luapan air sungai ke pemukiman bisa dicegah, kemudian keberadaan dua sungai itu juga kembali normal,” katanya.

Kenormalan sungai sendiri kata dia, untuk lebar dari masing-masing bantaran harus berjarak sekitar 20 meter.

Kemudian ketinggian dari dasar air sungai ke permukaan tanah di bantaran sungai harus 2,5 sampai 3,5 meter. Saat ini tambahnya, kondisi akibat erosi dan sedimentasi lumpur menyebabkan lebar sungai menyempit menjadi 5 meter saja.

Kemudian ketinggian lumpur sudah mencapai 2 meter. Sehingga ketika debit air tinggi, dampaknya meluap ke permukaan.

“Kita bahkan akan mengerjakan pengerukan dari kegiatan swakelola juga masih gagal, lantaran penolakan masyarakat tadi. Alat berat yang sudah kita tempatkan di lokasi di Tanjungsari juga terpaksa ditarik lagi ke BBWS,” ungkapnya.

Ia menyebut, sedimentasi paling dominan disumbangkan oleh aliran Sungai Citanduy hampir 75 persen.

Di bagian hilir sungai di wilayah Segaranakan erosi tercatat sudah sebanyak 5 juta meter kubik.

“Perubahan debit air sekitar 574 meter per detik di pertemuan Sungai Cikidang dan Citanduy, sementara di muara Cikidang sendiri sebesar 379 meter per detik air sungai. Kalau sudah dinormalisasi nanti debit air sama tapi aliran air akan turun dan lebar sungai bertambah jadi tidak akan banjir,” ujarnya.

“Sekarang kondisinya kan di hulu sungai di wilayah Sukaresik terjadi pendangkalan, kemudian kemiringan juga landai karena banyak sedimen yang mengendap. Banyak sungai berkelok mengakibatkan banyaknya endapan. Serta banyak sampah yang dibuang ke sungai,” katanya.

Baca juga : Positif Covid-19 di Ciamis Tambah 1 Kasus, PNS yang Bertugas di Kota Tasik

Lanjut dia, akibat luapan sungai dampak sedimentasi dan erosi itu, banjir merendam sekitar 520 kepala keluarga dan area genangan mencapai 38 hektare.

“Harapan kami kepala daerah proaktif, dari BBWS tidak bisa memberikan ganti rugi karena tidak ada anggarannya. Kepala daerah ketika tidak ada anggaran bisa minta bantu provinsi atau pusat. Harus segera dicarikan solusi supaya normalisasi sungai bisa segera dilaksanakan,” katanya. (cep)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.