Aturan untuk Menekan Jumlah Pengemis

17

BANJAR – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar H Mujamil menilai Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial isinya luas. Menurut dia, perda tersebut sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Sedangkan, kata dia, adanya larangan anak jalanan meminta-minta di jalan atau lampu merah dan larangan masyarakat memberi sejumlah uang kepada anak jalanan supaya tertib dan tidak menimbulkan kejahatan.

“Kalau semakin banyak pengemis turun di jalan, dikhawatirkan bisa menimbulkan kejahatan. Sehingga adanya perda ini untuk menekan dan membatasi pengemis di jalanan,” ungkapnya.

Menurut dia, pemerintah tidak pernah pernah diskriminatif dan membedakan mana warga, fakir miskin maupun pengemis.

Pemerintah, kata dia, memiliki program demi meringankan masyarakat miskin, yakni dengan memberikan bantuan, sumbangan, rumah singgah.

“Toh pemerintah pasti memiliki data fakir miskin, yakni ada di Baznas. Kalau mau menyalurkan zakat, sodakoh juga merupakan program pengentasan kemiskinan dari pemerintah,” jelasnya. (nto)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.