Audit BPK RI pada Anggaran Covid-19 di Ciamis Sangat Ditunggu

105
0

CIAMIS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis mengapresiasi langkah BPK RI Perwakilan Jawa Barat yang akan melakukan audit anggaran Covid-19.

Sehingga tepat tidaknya realisasi anggaran pandemi oleh pemerintah daerah bisa segera terjawab.

Baca juga : BAMBA Unigal Ciamis Digelar Secara Online

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Ciamis Yogi Permadi mengatakan, memang sangat tepat dan diperlukan sekali audit anggaran Covid-19 oleh BPK.

Karena anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi ini tidak sedikit. “Mudah-mudahan untuk realisasi di lapangannya benar-benar transparan dan sesuai aturan,” harapnya kepada Radar, Jumat (11/9).

Terpisah, Akademisi Warga Pituin Kabupaten Ciamis yang juga sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIC Tasikmalaya Endin Lidinillah Sag mengatakan, semua unsur dan masyarakat sangat menantikan rencana BPK untuk segera memeriksa anggaran Covid-19 di Ciamis.

“Hal ini karena dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang menjadi masalah, seperti dalam kasus penyaluran dana bansos terkait dengan ketepatan objek sasaran,” jelasnya.

Kata Endin, kemudian ada juga realisasi anggaran pandemi dalam belanja APD bagi tenaga medis dan masker untuk masyarakat.

Semuanya tidak luput dari perhatian dan pengawasan dari berbagai unsur masyarakat. Termasuk honorarium pihak-pihak yang terkait dengan penanganan Covid-19 ini.

“Dengan adanya pemeriksaan dari BPK semua pertanyaan yang selama ini mengemuka dan belum terjawab bisa jelas jawabannya. Jadi masyarakat tunggu saja hasil pemeriksaan BPK untuk mengetahui realisasi anggaran Covid-19 di Ciamis,” ucapnya.

Lanjut dia, BPK di tingkat pusat sudah menandatangani MoU dengan Polri dan Kejaksaan, sehingga ketika ditemukan tindak pidana korupsi terkait penggunaan anggaran Covid-19 ini, maka akan segera ditindaklanjuti oleh kedua instansi penegak hukum tersebut.

“Hal ini tentu merupakan langkah yang sangat baik untuk menjaga trust publik terhadap tindak lanjut ketika ada dugaan penyalahgunaan anggaran, walaupun sudah ada BPK yang akan memeriksa anggaran Covid-19 Ciamis ini,” ujarnya.

“Masyarakat Ciamis harus terus mengawasi pelaksanaan anggaran Covid-19 ini, karena mungkin saja ada hal yang luput dari pemeriksaan BPK karena terbatasnya data yang didapat,” paparnya.

Kata dia, dari Rp 190 miliar keseluruhan anggaran Covid-19 di Ciamis baru terserap sekitar 49 persen, berarti masih ada 51 persen yang belum terserap dan itu sangat membutuhkan pengawasan. Sehingga pada realisasinya bisa sesuai dengan peruntukannya.

Baca juga : Kasus Corona di Ciamis Meningkat, KBM Tatap Muka & Guling di 5 Kecamatan Dihentikan

“Sebenarnya, karena Ciamis mempunyai prestasi yang baik dengan mendapatkan opini WTP dari BPK dalam hal laporan keuangan pemerintah daerah selam tujuh kali, maka untuk pemeriksaan anggaran Covid-19 ini harusnya tidak ada masalah, karena sudah teruji,” ujarnya, menjelaskan.

“Terlebih Ciamis juga punya pe­ngalaman me­nangani ang­garan bencana gempa bumi Pangandaran sebelumnya,” ucapnya, menambahkan. (isr)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.