Audit PKKN Dugaan Korupsi BSPS Rutilahu di Sukamukti Kota Banjar Beres

346
0

BANJAR – Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Kota Banjar atas kasus dugaan tindak pidana korupsi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) rumah tidak layak huni (rutilahu) Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman rampung. Inspektorat akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) PKKN ke Kejaksaan Negeri Kota Banjar Senin pekan depan.

“Sudah selesai. Kami akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ke Kejaksaan antara hari Senin atau Selasa pekan depan,” ujar Plt Inspektur Kota Banjar Walidi, Jumat (23/9).

Ia menjelaskan, PKKN merupakan audit dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.

Pihaknya diminta Kejaksaan Negeri Kota Banjar untuk mengaudit dan menghitung kerugian uang negara atas proyek perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Sukamukti yang menelan anggaran hingga Rp 1,7 miliar tahun anggaran 2016.

“Kegiatan audit sudah dilaksanakan sejak tanggal 28 September 2020. Dalam proses audit PKKN tidak ada kendala. Kemudian untuk indikasi kerugian negaranya ada, nanti kami sampaikan dalam ke Kejaksaan yang meminta kami untuk melakukan audit PKK,” ujar Walidin.

Baca juga : Lagi, Warga Cikabuyutan Kota Banjar Positif Corona

Inspektorat sendiri masih menutup rapat berapa jumlah kerugian negara atas kasus tersebut. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kota Banjar tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) rumah tidak layak huni (Rutilahu) Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman. Proses pengungkapan dugaan penyimpangan anggaran bantuan rehab rumah untuk warga miskin dari anggaran APBN tahun anggaran 2016 dengan total bantuan Rp 1,7 miliar itu sudah masuk ranah penyidikan.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar Ade Hermawan SH, MH menjelaskan sudah lebih dari dua puluh saksi yang dimintai keterangan. Baik penerima maupun pihak-pihak lainnya yang terkait dalam program rutilahu tersebut.

“Prosesnya sudah di tingkat penyidikan, sejauh ini belum ada tersangka. Kami masih menunggu hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan oleh Inspektorat Banjar. Target kita secepatnya kasus ini diselesaikan hingga pelimpahan ke Pangadilan,” kata Ade Rabu (14/10).

Ia mengatakan, jumlah penerima manfaat dalam program BSPS rumah tidak layak huni di Desa Sukamukti tersebut sebanyak 149 orang. Satu orangnya menerima bantuan berupa bahan bangunan untuk rehab rumah jika dinominalkan sebesar Rp 10 juta dan Rp 15 juta.

Besaran penerima sesuai dengan kebutuhan perbaikan rumah. Dijelaskan Kajari, dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus ini yakni, jumlah bahan bangunan tidak sesuai dengan jumlah yang harus diberikan. (cep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.