Bangunan SD di Garut Dijual Desa, Hasilnya Dibelikan Ini..

202
0

TAROGONG KIDUL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut telah menelusuri akar masalah penjualan tanah Sekolah Dasar Negeri (SDN) Jayamukti 2 di Kecamatan Cihurip yang dijual oleh pemerintah desa.

Dari hasil penelusuran, ternyata penjualan tanah SD itu dilakukan untuk menutupi kekurangan biaya penyediaan tanah untuk dibangun sekolah yang baru.

Baca juga : Talangseng Garut Jadi Destinasi Wisata Baru

“Hasil penelusuran dan meminta keterangan terhadap pihak desa dan komite sekolah, ternyata mereka menjual lahan dan bangunan sekolah itu untuk membeli lahan baru,” ujar Asisten Daerah (Asda) I Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Nurdin Yana, saat dihubungi wartawan, Kamis (2/7).

Menurut dia, tanah SDN 2 Jayamukti yang dijual itu sudah tak lagi digunakan untuk kegiatan belajar mengajar (KBM).

Proses KBM para siswa telah dipindahkan ke sekolah baru yang dibangun pada 2018-2019 melalui dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat. “Jadi sekolah yang lama itu tak digunakan lagi,” katanya.

Loading...

Ia menjelaskan, kronologi penjualan tanah SDN Jayamukti 2 bermula ketika pihak sekolah mendapat bantuan DAK untuk pembangunan enam ruang lokal pada periode 2018-2019.

Lantaran lokasi awal sekolah yang berada di Kampung Sawah Kupa dianggap tak refresentatif karena rawan bencana, pembangunan enam ruang lokal kelas itu dipindahkan ke lokasi lain di kampung lainnya.

Menurut dia, sesuai aturan yang ada, pembangunan ruang kelas melalui DAK mensyaratkan ketersediaan tanah oleh warga sekitar.

Untuk pembangunan enam ruang lokal kelas baru itu diperlukan tanah sekira 1.123 meter persegi dengan harga sekira Rp 168 juta. “Sementara dana yang terkumpul ketika belum sampai,” kata dia.

Karena berpikiran sempit, Nurdin mengatakan, pihak desa, komite, dan sekolah, sepakat untuk menjual tanah SD yang lama.

Tanah itu dijual dengan harga Rp 80 juta untuk menutupi kekurangan biaya pembelian tanah yang akan dibangun sekolah baru.

Nurdin mengatakan, tanah SDN 2 Jayamukti itu memang berasal dari patungan warga desa setempat ketika awal dibangun pada 1983 melalui program impres.

Ketika itu, warga desa setempat berswadaya membeli tanah untuk dibangun sekolah.

Namun, secara administratif, tanah yang telah dijadikan sekolah menjadi aset pemerintah daerah.

Dengan tanah itu diberikan ke sekolah, artinya menyumbangkan kepada pemerintah. Artinya Pemkab Garut telah mendaftarkan tanah SD itu ke dalam buku inventaris.

“Mereka berpikir pragmatis. Tanah itu dijual ke Abdul Manaf, anak dari warga yang dulu menjual tanah itu untuk dibangun sekolah pertama,” terangnya.

Setelah beberapa bulan terjual, pembeli tanah menanyakan bentuk otentik hasil transaksi. Komite dan sekolah tak mau memberikan tanda tangan pada kuitansi transaksi itu.

Akhirnya, kepala desa yang menandatangani kuitansi penjualan tanah SD itu, berdasarkan hasil kesepakatan yang dibangun berbagai pihak.

Setelah enam bulan kemudian, pembeli kembali menanyakan wujud tanahnya. Karena tanah itu masih belum bisa dimiliki.

“Kalau pihak sekolah konsultasi, kita bisa bantu. Tapi (penjualan) itu dilakukan tanpa konsulasi ke korwil pendidikan. Kalau konsultasi, itu bisa dihapus dari aset daerah dan dihibahkan untuk kepentingan umum,” terangnya.

Ia mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan semua pihak yang terlibat dalam proses penjualan tanah SD tersebut.

Hasilnya, pembeli ingin uangnya dikembalikan. Sementara kepala desa sudah menyanggupi, hanya belum sepenuhnya dibayarkan.

“Kita tinggal kawal proses pengembalian uang pembeli itu. Itu dari patungan warga,” terangnya.

Nurdin menambahkan, pihaknya juga telah menyerahkan kasus itu ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kepala desa bersangkutan diminta diberikan edukasi lebih insentif agar tak mengulangi pelanggaran administrasi pada kemudian hari.

“Hal terkait teknis lainnya akan dilakukan dinas terkait,” ujarnya.

Baca juga : Bangunan SD yang Dijual Pihak Desa Masih Tercatat Aset Pemda Garut

Nurdin juga minta para camat melakukan pembinaan secara refresentatif, termasuk dalam pemeliharaan barang daerah. Menurut dia, status tanah SDN 2 Jayamukti itu masih milik Pemkab Garut.

Ihwal rencana penggunaan tanah sekolah lama itu, Pemkab akan menjadikannya untuk ruang terbuka hijau atau kepentingan penghutanan kembali. Sebab, daerah itu tidak refresentatif untuk dibangun bangunan. (yna)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.