Banjir Impor Tekstil RI Tak Bakal Surut

21
0

JAKARTA – Dua pekan ini persoalan impor tekstil menjadi pembicaran hangat publik. Mungkinkah ada yang salah pada kebijakan pemerintah terkait tekstil?

Direktur Riset Centre of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah angkat suara soal permasalahan impor tekstil di Tanah Air.

Menurut dia, selama pemerintah tidak serius mengembangkan industri tekstil dari hulu, maka akan selamanya Indonesia akan dibanjiri impor tekstil.

“Tanpa yang ilegal pun impor meningkat. Untuk melawan derasnya impor perlu keseriusan membangun industri tekstil dalam negeri terutama dengan mengembangkan industri hulu untuk industri tekstil,” ujar Piter kepada Fajar Indonesia Network (FIN) Selasa (19/11).

Di sisi lain, menurut Piter, pemerintah juga harus melindungi produk dalam negeri melalui mekanisme tarif. Sebab instrumen kebijakan non tarif bisa menjadi andalan pemerintah dalam mengembangkan produk domestik berhadapan dengan berbagai perjanjian perdagangan bebas.

“Selain itu meningkatkan instrumen non tarif untuk menahan impor pesaing industri dalam negeri,” ucap Piter.

Loading...

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama dengan satuan tugas (satgas) Kementerian/lembaga (K/L) menemukan 17 perusahaan yang tidak ada dalam daftar penerima kuota impor tekstil.

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan dalam konferensi pers APBN KITa di Jakarta Senin (18/11), bahwa temuan tersebut berasal dari 179 perusahaan yang memiliki kuota impor tekstil dan telah dilakukan pemeriksaan. “Kita lakukan cek ke 179 perusahaan. Dan kita telah menyimpulkan bahwa ternyata 17 perusahaan tidak valid,” ujar Heru.

Dia menyebutkan, dari 17 perusahaan importir ilegal, di antaranya ada perusahaan fiktif, perusahaan yang tidak melakukan kegiatan sama sekali, perusahaan yang sudah diblokir, dan perusahaan yang pindah alamat namun tidak melaporkannya.

Saat ini, kata dia, pemerintah secara resmi telah memblokir 17 perusahaan tersebut. Jadi total pemerintah telah blokir sebanyak 109 perusahaan. “Kita sudah blokir sebanyak 109 perusahaan,” katanya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, untuk menghadang badai impor tekstil perlu adanya pengawasan di pusat logistik berikat (PLB) dan juga kepada importirnya langsung.

“Poinnya adalah kita akan tetap memperketat pengawasan baik melalui PLB maupun dari sisi pelakunya sendiri. Sehingga kita tetap bisa menjaga safe guard dari pada perekonomian kita dengan regional dan global,” kata Sri Mulyani. (din/fin)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.