Banjir Sukaresik Tasik Belum Ada Solusi Apalagi Aksi, Wagub Jabar & Pemkab Bilang Begini..

66
0
Uu Ruzhanul Ulum Wakil Gubernur Jawa Barat
Loading...

SINGAPARNA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) meminta masyarakat khususnya di bantaran Sungai Cikidang-Citanduy Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaresik untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dalam menanggulangi bencana banjir tersebut.

Permintaan tersebut karena ada keinginan sebagian masyarakat yang mempunyai lahan di sekitar bantaran sungai yang meminta ganti rugi jika alat berat yang melakukan normalisasi atau pengerukan merusak tanaman warga.

Padahalnya, ketika normalisasi sungai tidak dilaksanakan maka bencana alam banjir yang terjadi di Kampung Bojongsoban dan Bojongwaru Desa Tanjungsari akan terus terjadi ketika hujan intensitas.

Baca juga : Rekam Jejak Calon Baznas Kota Tasik Ditelusuri

Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, informasi yang sampai kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat memang dalam upaya normalisasi atau rencana pengerukan Sungai Cikidang-Citanduy di Kecamatan Sukaresik masih belum bisa dilaksanakan.

loading...

“Informasi yang kami terima, memang rencana normalisasi oleh BBWS di Sungai Cikidang-Citanduy ada kendala yakni adanya permintaan masyarakat pemilik lahan di sekitar bantaran sungai meminta ganti rugi lahan atau tanaman jika ada kerusakan,” kata Uu kepada Radar, Jumat (15/1).

Maka dari itu, Uu meminta masyarakat setempat bisa memahami dan diajak kerja sama dalam rencana normalisasi Sungai Cikidang-Citanduy agar tidak terus terjadi banjir.

“Kami memahami, masyarakat ketika sungai dikeruk khawatir hasil kerukan dan sodetan disimpan di pinggir sungai. Sementara masyarakat, meminta ganti rugi. Harapan kami supaya normalisasi bisa dilakukan masyarakat diminta kerja samanya, jika tidak dilaksanakan maka banjir terus terjadi,” harap Uu.

Uu juga meminta masyarakat bisa memahami situasi dan kondisi. Karena memang menurut informasi BBWS sudah siap melaksanakan normalisasi. Apalagi rencana pengerukan ini memang dilakukan di lahan sungai dan bukan program strategis nasional.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Permukiman (DPU-TRPP) Kabupaten Tasikmalaya Drs Yusep Yustisiawandana MM menambahkan, pemerintah daerah mengakui memang masih ada kendala dalam hal pelaksanaan normalisasi Sungai Cikidang-Citanduy.

Menurut dia, memang kewenangan untuk normalisasi ini ada di BBWS Provinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah pun sudah mencoba komunikasi bersama DPRD ke provinsi. Namun, diakui ada kendala di lapangan karena masyarakat yang memiliki lahan meminta ganti rugi.

“Bahkan soal ganti rugi ini kan masih menjadi polemik sehingga normalisasi belum bisa dilakukan walaupun BBWS sudah siap untuk melakukannya. Pemerintah daerah, kecamatan dan desa mungkin hanya membantu dalam komunikasi dan pendekatan ke masyarakat,” papar dia.

Karena, terang dia, satu-satunya jalan agar banjir tidak terjadi lagi adalah normalisasi atau memotong jalur trase agar Sungai Cikidang-Citanduy ketika hujan intensitas tinggi turun lama dari hulu tidak meluap.

“Jadi kata kuncinya tinggal persetujuan dan kesadaran masyarakat dalam hal normalisasi Sungai Cikidang-Citanduy ini. Untuk membantu bekerja sama dengan BBWS dan ada jalan keluar terbaik,” jelasnya. (dik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.