Banjir Tahunan, Ganti Rugi Tanaman Vs Normalisasi Sungai Citanduy-Cikidang, DPRD Tasik Minta Pemkab..

74
0

SINGAPARNA – Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya meminta pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk ganti rugi tanaman warga yang terkena dampak normalisasi sungai oleh BBWS.

Hal itu sebagai bentuk sinergi dan saling mendukung untuk menyelesaikan persoalan banjir tahunan di Sukaresik.

Baca juga : Agustusan di Kelurahan Kahuripan Kota Tasik, Mulai Karnaval, Sepeda Santai Hingga Mirip Demo..

Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi SP mengatakan, pihaknya akan mendorong pemerintah daerah segera menganggarkan ganti rugi terhadap tanaman yang mungkin terkena imbas dari normalisasi sungai tersebut.

“Saya akan coba sampaikan kepada sekda dan bupati soal ganti rugi lahan di Sungai Citanduy yang akan dinormalisasi BBWS. Karena ini penting, sehingga bisa ada solusi dan jalan terbaik untuk persoalan banjir tahunan di Kecamatan Sukaresik,” ujarnya kepada Radar, Senin (17/8).

Asep meminta pemerintah setempat mulai menghitung berapa tanaman warga yang dimungkinkan terkena imbas dari normalisasi sungai.

Sehingga alokasi anggarannya untuk ganti rugi jelas dan bisa segera dianggarkan.

“Saya kira harus ada anggaran dari pemerintah daerah, ya harus bisa karena di daerah lain pun bisa. Karena kalau masalah alat berat, masyarakat kalau diganti tidak akan ada masalah, kalau memang minta diganti,” jelas dia.

Pada intinya, kata Asep, dalam normalisasi ini jangan sampai ada dirugikan apalagi masyarakat. Yang jelas normalisasi tetap harus berjalan agar banjir tidak terjadi lagi.

“Makanya pemerintah harus turut serta dalam menyukseskan normalisasi sungai ini,” katanya.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya Aang Budiana menambahkan, pihaknya akan ikut mendorong pemerintah daerah, menindaklanjuti instruksi pimpinan DPRD tentang ganti rugi tanaman warga di sekitar Sungai Citanduy.

“Yang jelas kita sebagai wakil rakyat akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat di bawah. Jangan sampai masyarakat dirugikan atau harapannya tidak didengar,” tambah dia.

Terpisah, Kepala Kantor BBWS Citnduy Bambang Hidayah ME mengatakan, pihaknya sudah sempat menyiapkan alat berat di Sukaresik, namun gagal karena warga sekitar masih menolak alat berat beroperasi.

“Kita ingin ada normalisasi terlebih dahulu dari anggaran swakelola, karena kami punya alat berat. Pernah dicoba sekali tapi masih gagal dilaksanakan karena di lapangan belum clear dengan warga,” katanya.

Ia menjelaskan, jika normalisasi dari anggaran swakelola bisa dilaksanakan maka pihaknya bisa mengusulkan penurunan anggaran yang Rp 110 miliar untuk normalisasi keseluruhan di dua sungai tersebut.

Baca juga : Pilbup Tasik, AKA Sudah Putuskan Wakilnya

Pihaknya menilai, jika swakelola berhasil, pusat juga tidak akan segan untuk menurunkan total anggaran yang dibutuhkan untuk normalisasi Citanduy dan Cikidang, meskipun secara bertahap nantinya.

“Kita terus berupaya supaya swakelola dulu bisa dilaksanakan, ibaratnya sebagai pemancing untuk menurunkan anggaran dari pusat. Namun kami masih terkendala dengan masyarakat. Makanya kami meminta peran dari pemerintah daerahnya supaya normalisasi ini bisa dilaksanakan,” ujarnya. (dik/cep)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.