Dodo : Siapa Pun Boleh Mengajukan

Banleg Siap Terima Usulan Prolegda 2019

413
0
MEMBERIKAN KETERANGAN. Ketua Badan Legislasi Daerah Kota Tasikmalaya, Dodo Rosada SH MH, memberikan keterangan terkait Prolegda di Media Center Banleg DPRD, Selasa (24/4).
Loading...

TASIK– Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya, membuka kesempatan bagi seluruh komponen masyarakat Kota Tasikmalaya, untuk mengajukan usulan Program Legislasi Daerah (Prolegda) untuk tahun 2019. Ketua Banleg DPRD Kota Tasikmalaya, Dodo Rosada SH MH, menjelaskan bila Banleg baru melakukan inventarisir terhadap Ranperda-Ranperda yang akan diusulkan untuk menjadi Prolegda tahun 2019.

“Kami juga menunggu dan menerima usulan dari semua komponen masyarakat, terkait Ranperda apa yang bisa dimasukan sebagai Prolegda 2019, yang nantinya bisa menjadi Ranperda inisiatif usulan dari DPRD,” ungkapnya saat memberikan keterangan di Media Center Banleg DPRD Kota Tasikmalaya, belum lama ini.

Penerimaan usulan dari komponen masyarakat, kata Dodo, sudah berlaku di Banleg DPRD Kota Tasikmalaya sejak lama. Hal ini sebagai salah satu wujud untuk menjaring aspirasi masyarakat, terkait Perda apa yang memang dibutuhkan dan belum ada di Kota Tasikmalaya.

“Siapa pun boleh mengajukan, nanti kita bahas di Banleg, kira-kira mana yang betul-betul harus didahulukan dan menjadi skala prioritas,” tandasnya.

Untuk tata cara pengajuan, masyarakat bisa mengirimkan usulan ditujukan langsung ke Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kota Tasikmalaya disertakan dengan identitas pengusul. Atau bisa langsung melalui seluruh anggota DPRD Kota Tasikmalaya, yang selanjutnya akan disampaikan ke Banleg.

Loading...

Di tahun 2018 ini, ada 31 prioritas Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari 19 Ranperda usulan dari Pemerintah Kota Tasikmalaya, 12 Ranperda usulan dari DPRD Kota Tasikmalaya.

Banyaknya Perda yang sudah dibuat sejak Kota Tasikmalaya berdiri tahun 2001 lalu, menurut Dodo baru sebagian yang sudah diimplementasikan. Masih banyak Perda yang belum bisa diimplementasikan di masyarakat. Salah satu contohnya Perda No 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya, yang penerapannya masih sangat minim.

“Masih ada jalan yang digunakan untuk berjualan, ini menunjukan bahwa belum terimplementasi dengan baik. Tapi ada juga Perda yang sudah bisa diimplementasikan, yaitu Perda-Perda yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, salah satu indikatornya adalah Kota Tasikmalaya sudah meraih WTP, artinya Perda yang menyangkut administrasi sudah diterapkan,” tandasnya. (red)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.