Banned Grup Penyuka Sesama Jenis di Medsos

13

KETUA Karang Taruna Kecamatan Sukaratu yang juga Sekretaris Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) Kabupaten Tasikmalaya Fahmi Muzaki meminta pihak yang berwenang untuk membanned grup Facebook yang diduga berisi penyuka sesama jenis.

“Ini sudah keterlaluan dan mereka berani menunjukkan jati dirinya. Saya meminta pihak kepolisian atau siapa pun yang mempunyai kewenangan untuk membubarkan atau banned akun grup tersebut sebelum merajalela,” ujarnya kepada Radar, Rabu (10/10).

Kata dia, munculnya grup yang diduga penyuka sesama jenis ini sudah kelewat batas. Apalagi berani memunculkan identitasnya dengan membawa nama daerah. “Ini persoalan serius dan bisa merusak generasi muda termasuk dari sisi kesehatannya,” paparnya.

Terpisah, Ketua GP Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Muslim menjelaskan persoalan ini merupakan masalah besar dan harus segera diselesaikan. “Saya melihat ini adalah tugas kita semua, terutama orang tua dan lingkungan serta sekolah,” katanya.

Kata dia, peran keluarga harus mampu memberikan perhatian penuh terhadap kegiatan anak-anaknya di luar rumah. Kemudian sekolah harus mampu memberikan pelajaran soal bahayanya hubungan sesama jenis. Termasuk peran ulama harus terus memberikan pemahaman dan larangan soal penyuka sesama jenis, serta hukumannya bagaimana dari sudut agama.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan sampai Rabu (10/10) pihaknya belum menerima surat pemberitahuan dari KPAI mengenai keberadaan grup-grup tersebut. Meski demikian, dalam dua  hari ini, Subdit Pengendalian Konten Internet Negatif Ditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo telah melakukan analisis atas konten pada grup Facebook yang diduga mengandung muatan LGBT tersebut.

“Pada prinsipnya, Subdit Pengendalian Konten Internet Negatif Kemkominfo akan melakukan tindakan blokir atau pemutusan akses jika konten pada grup tersebut mengandung muatan pornografi,” kata Ferdinandus.

Ia menjelaskan, kategori pornografi mengacu pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. “Hingga awal Oktober 2018 ini, Kementerian Kominfo telah melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 890 ribu website yang melanggar undang-undang, 80 persen diantaranya adalah website pornografi,” tutupnya. (yfi/dik/hrm/fin)

 

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.