Banprov Tahap 2 untuk Warga Kota Tasik Berbentuk Uang Tunai

1017
0
JELASKAN BANTUAN. Wakil Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf menjelaskan bahwa bantuan dari Provinsi Jawa Barat tahap dua untuk masyarakat akan berupa uang tunai. Sedangkan untuk bantuan dari Pemkot Tasikmalaya direncanakan berupa paket sembako dan uang tunai. FIRGIAWAN / RADAR TASIKMALAYA

BUNGURSARI – Bantuan dari Provinsi Jawa Barat tahap II untuk warga terdampak Covid-19 akan berbentuk tunai.

Wakil Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf menjelaskan meski Jawa Barat akan melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 tetap berjalan.

Baca juga : Kapolres: Peta Lalin PSBB Kota Tasik yang Tersebar di Warga Itu Hoax!!

“Jadi tidak perlu khawatir, bantuan-bantuan pemerintah terus berjalan. Nah, bantuan dari provinsi tahap kedua nanti berubah. Bentuknya tunai,” kata Yusuf kemarin.

Dia menjelaskan semula bantuan provinsi berupa paket sembako senilai Rp 350.000 ditambah uang tunai Rp 150.000. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kata dia, mengumumkan pada video conference beberapa waktu lalu. Bantuan kedua berupa uang tunai sebesar Rp 500.000.

“Bantuan yang sekarang uang tunai Rp 500.000 bagi masyarakat yang sudah terdata. Kami memohon masyarakat bisa menunggu,” harapnya.

Sementara untuk bantuan yang bersumber dari APBD Pemerintah Kota Tasikmalaya, bentuknya seperti bantuan provinsi tahap awal. Berupa paket sembako senilai Rp 350.000 serta uang tunai Rp 150.000.

“Kemarin Pak Wali sudah bekerja sama dengan Bulog dalam mengadakan sembakonya. Itu serupa bantuannya seperti dari provinsi yang kemarin,” ucap Yusuf.

“Pertimbangannya mungkin kan mau menjelang Lebaran, diharapkan masyarakat atau penerima bantuan dimudahkan dalam memenuhi kebutuhan sembako. Khawatir dibelikan baju,” selorohnya melanjutkan.

Berikan Stimulus Uang Tunai

Permasalahan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan karyawan yang dirumahkan selama masa pandemi Covid-19, harus mendapatkan perhatian pemerintah. Efek virus Corona yang menghantam sektor ekonomi berdampak munculnya PHK besar-besaran. Sejumlah karyawan juga ada yang dirumahkan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena adanya larangan mudik dari pemerintah.

“Kehadiran negara sangat dibutuhkan. Jangan biarkan korban PHK yang dilarang mudik ini bingung dan mencari solusi sendiri-sendiri,” kata Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno di Jakarta, Jumat (1/5). Menurut dia, korban PHK harus menjadi perhatian pemerintah.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Intan Fauzi juga mengutarakan hal yang sama. Menurutnya, korban PHK yang tidak boleh mudik membutuhkan bantuan langsung tunai dan keringanan kredit. “Kita butuh social safety net yang benar-benar tepat sasaran. Nah untuk korban PHK bagaimana. Kita mendorong agar mereka diberikan stimulus uang tunai dan keringanan kredit,” jelas Intan.

Menurut Intan, dengan stimulus uang tunai, selain bertahan secara ekonomi, daya beli juga akan naik dan bisa mendorong ekonomi bergerak dan tumbuh. Dia menilai jumlah Rp 600.000 tentu jauh di bawah UMR dan tidak akan mencukupi. “Jumlah yang signifikan dan keringanan kredit akan sangat membantu bagi korban PHK,” imbuhnya.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini meminta pemerintah menjamin kebutuhan buruh dengan program jaring pengaman sosial yang telah diluncurkan. Yang terpenting adalah pembagiannya harus merata. “Buruh adalah penggerak ekonomi bangsa. Semua pihak semestinya menaruh hormat dan berpihak pada kesejahteraan buruh,” tegas Jazuli di Jakarta, Jumat (1/5).

Dia menyampaikan keprihatinan kepada buruh karena pada Hari Buruh kali ini di tengah pandemi Covid-19, yang membuat mereka menjadi salah satu korban terdampak paling serius dengan banyaknya korban PHK dan dirumahkan.

Dia menegaskan pihaknya berkomitmen melindungi hak-hak buruh serta memajukan kesejahteraan buruh melalui regulasi yang semakin berkeadilan dan berpihak. “Sehingga ketika muncul Omnibus Law Cipta Kerja yang pasal-pasalnya merugikan kepentingan buruh, Fraksi PKS adalah fraksi pertama dengan tegas menolak pasal-pasal tersebut,” paparnya. “Kita memiliki tanggung jawab konstitusional menjaga hubungan industrial yang berkeadilan dan menyejahterakan buruh. Karena ekonomi Indonesia sejatinya bukan ekonomi kapitalistik,” ucapnya.

Menurut dia, Pancasila dan UUD 1945 memerintahkan untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan sosial. Anggota Komisi I DPR itu mengajak pemerintah maupun kalangan anggota DPR kembali kepada esensi tersebut dalam setiap pembahasan. Terutama tentang ketenagakerjaan seperti draf Omnibus Law yang ditolak oleh elemen buruh.

“Jangan tempatkan buruh dan tenaga kerja kita dalam relasi industrial yang kapitalistik, pasar bebas, atas nama investasi dan pencapaian ekonomi. Karena hal itu menjauhi semangat perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” ujarnya.

Terpisah, pengamat politik Najib Husain menilai pemerintah harus mempunyai political will atau basis keyakinan publik terkait nasib buruh yang mengalami PHK dan dirumahkan.

Yang harus dilakukan oleh pemerintah agar nasib buruh yang dirumahkan atau di PHK bisa terjamin. Yakni mengalokasikan bantuan-bantuan sosial kepada mereka. “Perlu ada political will dari pemerintah untuk mengalokasi bantuan sosial bagi buruh yang di PHK atau dirumahkan sebagai pertambahan jumlah orang miskin dampak virus corona,” tegas Najib.

Dia berpendapat pemerintah harus tegas kepada perusahaan yang melakukan PHK kepada buruh agar tetap memberikan pesangon minimal tiga bulan gaji. Akademisi Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari ini menilai, meskipun buruh tidak melakukan aksi, tetapi pemerintah harus punya perhatian besar yang ditunjukkan terhadap nasib buruh dan keluarganya.

Menanggapi hal ini, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan para buruh yang terdampak pandemi Covid-19 mendapatkan bantuan sosial. Dia berharap, semua pihak bergotong royong menangani wabah ini termasuk dampak sosial ekonominya.

Baca juga : PSBB Kota Tasik Masih Digodok, Peta Jalur Duluan Nyebar di Warga

“Saya berharap pemilik usaha tidak mem-PHK para buruh yang bekerja di perusahan. Pihak pemilik usaha dan para pekerjanya dapat bermusyawarah untuk menyelamatkan nasib perusahaan dan karyawannya sambil menunggu situasi perekonomian normal kembali,” jelas Puan di Jakarta, Jumat (1/5).

Politisi PDIP itu menilai pemerintah juga harus memberikan informasi bagaimana langkah-langkah selanjutnya setelah perusahaan-perusahaan diwajibkan menghentikan aktivitas normalnya akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jabodetabek dan daerah lain. Informasi dari pemerintah tentang tahapan-tahapan menuju aktivitas normal orang bekerja dan berusaha sangat penting guna menyusun langkah bagi kepastian berusaha terkait nasib para buruh. (igi/rh/fin)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.