Bansos di Kota Tasik Harus Dipelototi

122
0
Opik Taupikul Hak
Opik Taupikul Hak
Loading...

CIHIDEUNG – Berkaca dari kasus korupsi Menteri Sosial RI Jualiari Batu Bara berkenaan bantuan sosial (bansos) Covid-19. Mahasiswa mewarning Pemkot supaya bansos yang bergulir di daerah lebih diawasi dengan ketat.

Sebab, fluktuasi kasus terkonfirmasi positif Covid-19 masih berangsur naik, dan berdampak terhadap ekonomi masyarakat kian sulit dan perlu bantuan optimal.
Terpisah Bendahara GP Ansor Kota Tasikmalaya, Opik Taupikul Hak mengaku teringat pesan (alm) Abdurrahman Wahid atau Gusdur tentang kebijakan kontroversialnya, ketika menjadi presiden.

Ia membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan, lantaran badan pemerintah itu semestinya mengayomi rakyat, ternyata malah korupsi besar-besaran.
“Semoga di Kota Tasikmalaya tidak terjadi hal demikian. Segenap kekuatan rakyat harus bersatu padu mengawal realisasi penanggulangan Covid-19, terutama bantuan-bantuan bagi masyarakat terdampak,” kata Opik.

Ia merinci beberapa program untuk masyarakat Kota Tasikmalaya yang wajib dievaluasi, serta dikawal pasca Menteri Sosial Juliari Batubara ditahan. Mulai dari penyaluran bantuan langsung tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dan biaya distribusinya.

“Termasuk kita juga tidak lupa, adanya pengadaan 500 ribu pcs masker kain untuk masyarakat dengan anggaran Rp 1 miliar. Mohon berhenti membohongi rakyat atas nama bantuan dan kemanusiaan,” tegasnya.

Loading...

Baca juga : Musorkot KONI Kota Tasik Dihelat 26 Desember 2020

Terpisah, aktivis PMII Kota Tasikmalaya, Aditya Sujana mengungkapkan meski pelaksana penyaluran bansos terpercaya. Tetapi, tidak ada salahnya monitoring dan pengawasan pendistribusiannya dilakukan dengan optimal. Supaya masyarakat tidak kembali dirugikan atas kesalahan teknis penyaluran baik disengaja atau pun tidak.

“Di level pusat kita prihatin dengan kasus tersebut. Maka di daerah juga perlu diawasi untuk memastikan hak rakyat sampai dengan tepat,” ujarnya kepada Radar, Rabu (9/12).

Menurutnya, di masa pandemi Covid-19 bantuan bagi masyarakat kental dengan urusan kemanusiaan. Bukan perkara besar atau kecil dana yang digelapkan, tetapi nurani yang seolah tidak berprikemanusiaan lantaran masih mengambil keuntungan di masa krisis.

“Kenapa bisa dana bantuan ditilep juga buat menguntungkan dana dan memperkaya diri sendiri. Tidak menutup kemungkinan di daerah pun berpotensi upaya-upaya seperti itu,” kata Mahasiswa STISIP Tasikmalaya ini.

Adit menekankan Pemkot bisa menindaklanjuti dengan serius, apabila ada apraturnya yang mengambil kesempatan di masa krisis seperti ini. Terutama, berbuat hal yang tidak menguntungkan masyarakat, meski nominalnya sedikit.

“Mensos diduga menerima fee sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu dengan total fee yang sudah diterima juliari sebesar Rp 17 miliar,” paparnya.

“Nah, Sekertaris Jenderal forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengungkapkan bahwa potensi fee bansos covid-19 bisa mencapai triliunan rupiah. Di daerah pun, kita rasa potensinya besar apabila ada fee-fee yang diberlakukan,” sambung Adit. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.