Bansos Jangan Jadi Alat Kampanye, Usut Tuntas Pelanggaran Pilkada Tasik

253
0
radartasikmalaya

MANGUNREJA – Pelanggaran-pelanggaran pada Pilkada 2020 di Kabupaten Tasikmalaya terus terjadi. Berbagai laporan pun masuk ke Bawaslu dan Polres Tasikmalaya. Mulai dari netralitas ASN sampai dugaan politik uang.

Menyikapi hal itu, Forum Pemantau Demokrasi (FPD) Kabupaten Tasikmalaya mendatangi Satreskrim Polres Tasikmalaya dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pada Selasa (8/12) untuk meminta pelanggaran-pelanggaran tersebut diusut tuntas.

Koordinator Forum Pemantau Demokrasi Kabupaten Tasikmalaya Dadi Abidarda mengatakan, kedatangannya bersama perwakilan-perwakilan dari ormas untuk mendorong kasus pelanggaran tindak pidana pemilu yang sudah ditangani penyidik kepolisian.

“Termasuk kami mendorong perkara pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh camat Jatiwaras, yang saat ini sudah ditangani oleh penyidik Polres Tasikmalaya segera dituntaskan.

Kita silaturahmi dan mendorong agar persoalan perkara pelanggaran di Pilkada 2020 yang sudah masuk ditangani dengan serius dan cepat,” katanya kepada Radar, Selasa (8/12).

“Saya berterima kasih kepada Satreskrim Polres Tasikmalaya yang sudah menerima dengan baik. Mereka saat ini tengah menangani perkara pelanggaran dugaan netralitas ASN di Pilkada Tasik. Tanggapannya positif dan kepolisian serius dalam menanganinya,” ujarnya, menambahkan.

Menurutnya, penegak hukum ketika ada perkara ada unsur pidana pemilu, dalam hal ini Satreskrim butuh keseriusan dari Bawaslu untuk melengkapi alat bukti. “Tinggal sekarang Bawaslu juga kita dorong untuk cepat menindaklanjuti laporan masuk,” katanya.

Termasuk, kata dia, pihaknya juga menemui Bawaslu dan mendorong laporan yang masuk untuk segera ditindaklanjuti.

“Jadi intinya mendorong Bawaslu, kepolisian dan Kejaksaan menindaklanjuti perkara pelanggaran di Pilkada 2020,” ujarnya.

“Karena penanganan pelanggaran di Pilkada 2020 ini dibatasi oleh waktu, kalau tidak ada keseriusan dari pihak Bawaslu atau penegak hukum, kita akan mempertanyakan kredibilitas mereka dalam menangani persoalan ini,” katanya, menambahkan.

Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Hario Prasetyo Seno mengatakan, pada intinya mereka mendukung pelaporan yang sedang ditangani saat ini.

Baca juga : Jelang Pencoblosan, 245 Penyelenggara Pilbup Tasik Reaktif Covid-19

Pada intinya, semua laporan yang masuk ke Bawaslu kemudian lanjut ke pembahasan di Sentra Gakkumdu tahap satu dan dua sampai memenuhi syarat formil dan materil akan ditindaklanjuti ke penyidik Polres Tasikmalaya.

“Termasuk soal laporan camat Jatiwaras masih proses penyidikan. Sementara saksi yang sudah kita periksa ada enam orang dan dijadwalkan pemeriksaan terlapor sebagai saksi akan dilaksanakan, jadi kita baru satu laporan yang masuk,” ucapnya.

Koordinator Divisi (Koordiv) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Khoerun Nasichin mengatakan, mereka memberikan dorongan kepada Bawaslu untuk menyelesaikan laporan-laporan yang masuk.

“Kami berterima kasih atas dorongan yang diberikan. Intinya kami setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai prosedur dibawa ke pleno pimpinan termasuk Sentra Gakkumdu, ketika memenuhi syarat formil dan materil, naik ke penyidikan polisi dan kejaksaan,” papar dia.

Sementara itu, Ketua Mahasiswa Karangnunggal (Makar) Asep Kustiana mengatakan, situasi pandemi Covid-19 pejabat publik negara seharusnya fokus mengatasi penyebaran virus dengan semaksimal mungkin, baik dalam upaya pencegahan maupun pemberian bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan
Namun, kata dia, sangat disayangkan oleh sebagian pejabat publik negara kondisi ini malah dijadikan ajang untuk memperkaya diri, dengan adaya kasus korupsi mensos tentu kejadian ini sangat membuat masyarakat kecewa.

“Oleh sebab itu diharapkan penegak hukum baik pusat maupun daerah harus bisa melakukan pengawasan yang lebih ketat mengenai anggaran bantuan sosial jangan sampai ada celah untuk bisa melakukan tindakan korupsi,” katanya.

Menurutnya, memang bantuan sosial tidak hanya dari pusat, melainkan ada juga dari daerah. Sehingga tidak menutup kemungkinan di dalam penyaluran bantuan sosial di daerah pun bisa saja terjadi indikasi tindakan korupsi bantuan sosial tersebut

“Apalagi jika sampai bantuan sosial tersebut itu dimanfaatkan dalam momentum pilkada serentak 2020, seperti dijadikan untuk bahan kampanye supaya masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut itu dapat memilihnya itu sangat tidak diperbolehkan,” ujarnya.

Kondisi ini, kata dia, harus jadi bahan pertimbangan lembaga independen pengelola keuangan negara juga badan-badan penyelenggara pemilu harus bersikap tegas. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.