Bantuan bagi Warga Kota Banjar Terdampak Corona Harus Tepat Sasaran

330
0
Sidik Firmadi

BANJAR – Pemerhati pemerintahan Sidik Firmadi meminta Pemkot Banjar lebih teliti dalam pendataan warga terdampak Covid-19 yang akan menerima bantuan. Tidak boleh ada yang tumpang tindih. Agar bantuan tersalurkan tepat sasaran.

Hal itu mengingat jalur bantuan tidak hanya dianggarkan dari APBD Kota Banjar, namun juga dari provinsi dan pusat. Oleh sebab itu, kata dia, sebaiknya dalam melakukan pendataan, Pemerintah Kota Banjar harus berhati-hati. Jangan sampai terjadi data ganda, sehingga orang yang menerima bantuan mendapatkan dua kali bantuan (dari Pemprov Jabar dan Pemkot Banjar). “Hal itu bisa menyebabkan persoalan baru, yakni kecemburuan sosial, karena bantuan tidak tepat sasaran dan tidak merata,” kata Sidik Rabu (15/4).

Baca juga : 15 OTG Corona di Kota Banjar dari Desa Waringinsari & Mekarsari, 2 Positif dari Desa Ini..

Kata dia, ada beberapa langkah yang dapat ditempuh agar hal tersebut tidak terjadi. Pertama dalam pendataan libatkan struktur paling bawah, mulai dari ketua RT/RW dan kepala dusun (kadus) yang dikoordinir langsung kepala desa. Kedua, terjunkan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 atau bentuk tim lain untuk bertugas dan fokus menyisir data masyarakat penerima bantuan yang telah dilakukan oleh pihak desa.

Menurut dia, itu penting karena jika terjadi kesalahan di tingkat desa, maka data bisa segera dikoreksi. “Langkah terakhir menurut saya agar bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 tepat sasaran, sebaiknya bantuan tersebut langsung diberikan oleh tim khusus secara door to door (dari rumah ke rumah), sehingga jika nanti pada saat di lapangan ternyata terdapat rumah yang bagus (layak) atau terlihat keluarganya mampu, maka bantuan bisa ditarik lagi dan keluarga tersebut bisa langsung dicoret dari daftar penerima bantuan saat itu juga,” ujarnya.

Dia pun berharap Pemerintah Kota Banjar lebih fokus terhadap langkah-langkah penanganan wabah Covid-19, terutama terkait dampak kesehatan dan ekonomi. “Saat ini kondisi sedang krisis, mau tidak mau Pemerintah Kota Banjar wajib menyelamatkan masyarakatnya. Bila perlu lakukan gerakan potong gaji bagi pejabat-pejabat di Pemkot Banjar sebagai bentuk empati pada rakyat,” pintanya.

Loading...

Salah satu aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Banjar Awwal Muzakki meminta pendataan dilakukan secara objektif, transparan dan tepat sasaran. Jangan sampai yang tidak berhak pun ikut terdata sehingga mendapatkan bantuan, tetapi yang berhak justru tidak terdata.

Baca juga : Covid-19 Makin Merebak, Guru SMKN 2 Kota Banjar Bikin Ventilator

Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjar H Nana Suryana mengaku telah melakukan kompilasi data dari beberapa dinas.

“Jaringan Pengaman Sosial akan segera direalisasikan secara bertahap untuk keseimbangan. Dinas sudah bekerja keras dalam mengumpulkan dan mendata kembali jumlah warga yang berhak menerima bantuan, tentunya pendataan dimulai dari dengan menggerakan pemerintahan di tingkat RT, RW, desa atau kelurahan dan kecamatan,” kata Nana. (cep)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.