Bantuan Beras Gratis Dikorupsi

57
IMAN S RAHMAN/RADAR TASIKMALAYA KORUPSI BERAS. Kapolres Ciamis AKBP Bismo Teguh Prakoso SH SIK MH membeberkan kasus dugaan korupsi bantun beras dengan tersangka US dan YD, Kamis (20/12).

CIAMIS – Polres Ciamis membekuk dua tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan beras dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jawa Barat 2017. Mereka yakni pria berinisial US (40), seorang pegawai negeri sipil (PNS) di DKPP dan YD (41), seorang Ketua LSM KSBI. Keduanya berasal dari Bandung.

Kapolres Ciamis AKBP Bismo Teguh Prakoso SH SIK MH menerangkan pada 2017 ada penyaluran bantuan beras gratis dari DKPP Jawa Barat sebanyak 66.914 kilogram. Beras gratis ini untuk disalurkan ke 19 desa dan dua yayasan di Kabupaten Ciamis.

Dalam prosesnya, penyaluran beras itu tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah. Di pasal 10 pada pergub ini disebutkan bahwa penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pokok daerah dilaksanakan untuk kelompok sasaran penerima bantuan. Sementara itu, pelaku malah menjual beras gratis itu secara eceran sebanyak 19.914 kg. Bila diuangkan mencapai Rp 176.537.610 dengan perhitungan Rp 8.865 per kilogram.

Selain itu, terjadi selisih kekurangan penyaluran beras yang tidak disalurkan sebanyak 9.680 kg. Jika diuangkan mencapai Rp 85.813.200. “Semua data tersebut kita ketahui berdasarkan audit dari Inspektorat sehingga ada yang disalahgunakan,” terang Bismo saat jumpa pers di Makopolres Ciamis, Kamis (20/12).

Menurut Bismo, penyelewengan beras itu dilakukan oleh US saat masih aktif sebagai PNS di DKPP Jabar bersama YD. Mereka mengorupsi beras untuk keuntungan pribadi dan sebagiannya disalurkan ke yang bukan haknya. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian sekitar Rp 262.350.810. “Kita juga masih terus mendalami kasus ini. Namun yang jelas tidak ada keterlibatan dari orang Ciamis. Namun ada oknum LSM yang masih DPO (daftar pencarian orang),” jelas Bismo.

Dalam kasus tersebut, penyidik sudah meminta keterangan dari 23 saksi. Di antaranya 19 kepala desa dan dua yayasan penerima bantuan. Adapun barang bukti yang diamankan di antaranya DPA kegiatan RTM OPD penguatan ketersediaan dan cadangan pangan tahun anggaran 2016, nota dinas tentang penerima manfaat bantuan, dan beberapa dokumen surat lainnya. “Semua bukti tersebut yang menjadi dasar kami hingga perkaranya juga sudah P21 dan langsung kita juga limpahkan ke Kejaksaan Negeri Ciamis,” ujar dia.

Tersangka, kata Bismo, dijerat UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi pasal 2 dan 3 dengan ancaman hukuman empat tahun sampai 20 tahun penjara. (isr)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.