Kejaksaan Agung Minta Keterangan 85 Poktan di Kabupaten Tasikmalaya

Bantuan Kementan Diduga Dijual

487
diki setiawan / Radar Tasikmalaya DIMINTAI KETERANGAN. Perwakilan Kelompok Tani di Kabupaten Tasikmalaya dimintai keterangan oleh Kejaksaan Agung RI di Aula Dispertan Tasik Kamis (29/11).

TASIK – Sebanyak 85 kelompok tani (poktan) di Kabupaten Tasikmalaya dimintai keterangan oleh Tim Penyidik Pemeriksa Khusus (Saksus) Tipikor Kejagung RI, Kamis (29/11).

Para per­wa­kilan pok­tan tersebut di­kum­pulkan di Aula Kantor Di­­nas Pertanian (Dispertan) Ka­­bupaten Ta­sikmalaya sejak pukul 09.00 hingga 13.00. Dengan didampingi Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya serta dijaga ketat aparat Polres Tasikmalaya.

Kelompok tani diminta keterangan soal penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) berupa traktor, mesin pompa air dan mesin tandur tahun 2015. Karena diduga ada tindakan korupsi dari Program Kedaulatan Pangan Tahun Anggaran 2015 di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

Di Kabupaten Tasikmalaya sendiri diketahui 85 kelompok tani mendapatkan kucuran bantuan tersebut. Perwakilan poktan pun diberi soal pertanyaan oleh Kejagung RI tentang penerimaan dan penggunaan Alsintan dari Kementan melalui Dispertan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2015.

Sumber yang dihimpun Radar, menyebutkan bahwa bantuan dari Kementan tahun 2015 sebagian diduga diperjualbelikan. Sehingga mendorong Kejagung melakukan verifikasi dan kroscek kepada penerima bantuan.

Salah satu anggota kelompok tani Silih Asih I di Desa Cidadali Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Maman mengaku mendapatkan undangan bersama kelompok tani dari Dispertan. Dia diminta menyampaikan soal penerimaan dan penggunaan bantuan alat dan mesin pertanian tahun 2015. “Tahu-tahu ada bantuan saja kalau anggota (poktan, Red). Dan digunakan oleh kelompok tani untuk pertanian. Alat bantuannya masih ada,” tuturnya kepada Radar, kemarin.

Anggota kelompok tani lainnya asal Desa Ciawang Kecamatan Leuwisari, Dadan menjelaskan saat dikumpulkan tim penyidik Kejagung, dia mengisi pernyataan soal penerimaan dan penggunaan alat bantuan pertanian jenis pompa air yang diterima kelompoknya.

“Dikasih pertanyaan, kemudian saya mengisi jawaban di kertas sesuai pertanyaan yang diberikan Kejagung. Soal bantuan pompa air ada, sudah digunakan. Masih ada barangnya juga,” paparnya.

Dalam isi pertanyaannya, Dadan menceritakan apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan sekarang ini. ”Kemudian jawabannya saya, saat ini dalam keadaan sehat dan secara rohani bersedia memberikan keterangan,” kata dia.

Pertanyaan lainnya, lanjut dia, mengertikah saudara mengapa saudara dimintai keterangan? Dadan menjawab mengerti, saya diminta keterangan sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat dan mesin pertanian.

Kelompok Tani Mekarsari 5 Desa Kubangsari Kecamatan Cikalong Nasihin mengungkapkan dia menjawab pertanyaan sesuai fakta di lapangan, ketika ditanya oleh penyidik Kejagung. ”Pertama ditanya soal program, kemudian keadaan barang dan fisiknya. Apakah sampai bantuannya atau tidak kepada kelompok tani,” paparnya

Poin lainnya, kata Nasihin, masalah pemberian bantuan traktor roda empat dan roda dua serta mesin pompa air. ”Saya menerima bantuan dari tahun 2015, keterima semua Alsintannya tidak ada masalah. Untuk satu kelompok satu unit,” tuturnya.

Saat ditanya wartawan soal dijual atau tidaknya Alsintan yang diberikan oleh Kementan, Nasihin mengaku tidak menjualnya dan masih ada barangnya. ”Soal itu bukan kapasitas saya. Intinya saya diundang oleh dinas terkait, katanya akan dimintai keterangan dari Kejagung,” jelasnya.

Sementara itu, usai mengumpulkan perwakilan kelompok tani, Penyidik Saksus Tipikor Kejagung) RI Farid enggan memberikan keterangan soal kedatangannya mengumpulkan 85 kelompok tani. “No comment, tidak ada kewenangan menjawab, sesuai dengan perintah pimpinan,” ungkapnya.

Kasi Penyidikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat Yanuar Rheza membenarkan adanya tim penyidik Kejagung yang mendatangi Kantor Dispertan Kabupaten Tasikmalaya.

“Soal kedatangan Kejagung ke kantor dinas pertanian Kabupaten Tasik saya kurang tahu mas. Itu yang berwenang Kejagung, kejati sifatnya koordinasi dan memfasilitasi saja,” ungkap Yanuar saat dikonfirmasi melalui via telepon oleh Radar, Kamis (29/11). (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.