Bantuan Kementan Tak Pernah Sampai

17

JAKARTA – Puluhan petani asal Lampung menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, kemarin (6/2). Ini terkait dengan rendahnya harga gula hingga kurangnya kualitas mesin pengolahan. Keluhan ini pun didasari atas derasanya laporan yang diterima Presiden dari sejumlah kalangan termasuk dari Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Harmonis salah satu petani tebu asal Lampung mengaku, bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan) sejak 2015-2018 tidak sampai lagi ke masyarakat yaitu program Bansos Tebu. “Ya, padahal pada 2014 kami dapat pupuk untuk pengolahan lahan dan alat pertanian,” kata Harmonis.

Bansos tebu, sambung dia, sangat membantu mengurangi ongkos produksi petani tebu. “Tiga tahun tidak sampai karena ada kebijakan harus ada sertifikasi bibit sedangkan perusahaan di Lampung tidak pernah mengeluarkan sertifikat itu,” terangnya.

Petani tebu lainnya yakni Kamari dari Jawa Tengah. Ia mengaku dua tahun terakhir sulit untuk petani tebu karena dihapusnya KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) yang diubah jadi KUR (Kredit Usaha Rakyat). “Yang sangat menyulitkan kami karena perbankan meminta kami untuk memberikan agunan,” ungkapnya.

Menurut Kamari, mekanisme KKPE adalah perbankan memperhitungkan hasil tanaman tebu petani sebagai agunan sedangkan KUR tidak menerima hasil panen tebu tersebut. Ia pun meminta KUR dapat dipermudah agunannya.

“Kemudian kami di Jawa Tengah penggilingan tebunya bekerja sama dengan pabrik gula swasta. Berdasarkan regulasi kemarin seharusnya Bulog membeli gula kami Rp9.700/kilogram tapi kami tidak dapat bagian tersebut karena menggiling di penggilingan tebu swasta dan terpaksa menjual di bawah harga Rp9.700,” paparnya.

Pada Mei 2018, pemerintah menugaskan Bulog untuk membeli gula dari petani senilai Rp9.700 per kilogram. Penugasan ini juga terbuka bagi perusahaan lain yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN.

“Akhirnya kami menjual ke investor dengan rembesan gula rafinasi (gula untuk konsumsi industri) sangat banyak jadi harga melemah. Kami minta untuk tahun depan gula dibeli dengan sistem kemitraan bagi hasil,” imbuhnya.

Petani tebu ketiga adalah Tarif yang berasal dari Madiun, Jawa Timur. Senada dengan Kamari, Tarif mengeluhkan harga pembelian pemerintah (HPP) gula sejak 2016 mulai menurun karena ada gula impor untuk industri makanan dan minuman yang merembes ke pasar konsumen.

“Kami mohon kepada Bapak Presiden kalau impor gula tidak pada waktu panen, bukan kami alergi gula impor karena kami sadar gula produksi nasional masih di bawah kebutuhan konsumen tapi kami harap impor tidak waktu panen sehingga harga gula tetap bisa memenuhi harga pokok produksi,” kata Tarif.

Tarif juga meminta sistem bagi hasil dengan pabrik gula dapat dipertahankan karena sebelumnya ada wacana mengubah mekanisme menjadi sistem pembelian putus.”Pokoknya sudah berlaku petani mulai jual sendiri tapi kami ingin tetap sistem bagi hasil,” ungkapnya.

Sedangkan Petani tebu keempat adalah Mulyadi asal Jawa Barat. Mulyadi mengungkapkan penurunan luas perkebunan tebu dari 27 ribu hektare tinggal 21 ribu hektare pada 2018 karena animo masyarakat menjadi petani tebu menurun akibat kerugian yang terus dialami petani tebu.

“Dengan menurunnya area perkebunan, di Jawa Barat dari semula ada 5 pabrik gula, saat ini tinggal tiga pabrik gula, pabrik milik BUMN PT Rajawali II di Subang sudah tutup dan juga PT Karang Suwu tutup,” ungkap Muladi.

Mulyadi mengeluhkan mahalnya ongkos produksi karena budi daya tebu yang masih menggunakan tenaga manusia. HPP gula yang ditetapkan Rp9.700 per kilogram dinilai tidak menutup ongkos produksi.

“Kami mohon kepada bapak, budi daya di kami menjadi semimekanisasi. Saat musim tebang harus ada mekanisasi. Saat ini baru pembajakan memakai traktor, tapi pemberian pupuk masih manual apalagi penebangannya, kalau menggunakan mekanisasi bisa menekan biaya,” tambah Muladi.

Ia juga menyampaikan bahwa dari tiga pabrik gula yang masih berdiri di Jawa Barat, peralatannya sudah berusia ratusan tahun sehinga perlu direvitalisasi. “Kalau tidak diperbaiki, rendemen (kadar kandungan gula di dalam batang tebu terbaik) tidak tercapai, tahun ini saja di bawah 7,5 (persen),” ungkap Muladi.

Menurutnya, perbaikan pabriknya karena alat-alat sudah tua, peninggalan Belanda harus diperbaiki. Dan mengusulkan ada rendemen individu agar muncul persaingan sehat antarpetani tebu.

“Agar persaingan sehat di petani, kami usulkan agar bisa dipasangkan alat di pabrik untuk menentukan rendemen individu namanya ‘core sampling’, jadi melahirkan rendemen masing-masing petani. Kalau sekarang semua dibagi rata di pabrik,” ungkap Muladi.

Ia berharap HPP gula mencapai Rp10.500 per kilogram sebagai harga acuan terendah. “Harga Rp9.700/kilogram belum ada keuntungan, kami harap Rp10.500/kilogram jadi harga acuan terendah, kalau harga acuan tertinggi Rp12.500 Insya Allah kami terima kalau pemerintah bantu alatnya, rendemen pun bisa dinaikkan,” jelas Mulyadi.

Menanggapi sejumlah keluhan tersebut Presiden Jokowi langsung memerintahkan jajarannya untuk mencatat, mendata dan mengimplementasikan harapan petani secara bertahap. Termasuk mencari solusi beberapa persoalan yang telah dipaparkan petani gula.

“Bagaimana pun, saya harus bicara apa adanya. Tidak semua masalah terutama berkaitan dengan harga meski saya sudah minta bisikan dari Pak Menko (Perekonomian) tapi juga belum menangkap betul (persoalannya) makanya saya minta disampaikan langsung, ayo maju,” terang Presiden Joko Widodo dalam kegiatan “Silaturahim Presiden Republik Indonesia dengan Para Petani Tebu Tahun 2019”.

Terkait dengan Bansos Tebu Presiden mengaku kaget dengan adanya program bansos tebu. “Saya baru dengar ini. Ok, saya cek ke Menteri Pertanian, makasih,“ timpalnya. (ful/fin)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.