Bantuan, Kredit Pendidikan dan Janji Jokowi

159
0

Oleh : Neni Nur Hayati

Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Pemerhati Pendidikan

Pandemi Covid-19 telah meluluhlantahkan seluruh sektor kehidupan, termasuk dalam sektor pendidikan. Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa sempat menuai polemik.

Tak ayal, mahasiswa pun ada yang melakukan penolakan UKT secara keras kepada pihak kampus karena membuat surat keputusan (SK) secara mendadak.

Disadari atau tidak bahwa di tengah situasi seperti ini, daya beli mayarakat juga mengalami degradasi yang cukup signifikan.


Kemampuan para orang tua untuk membiayai pendidikan anak-anaknya di tahun ajaran baru atau tahun akademik kali ini amatlah berat bagi seluruh kepentingan pendidikan.

Tidak sedikit juga mahasiwa yang merasa kesulitan mengakses dengan baik pelayanan akademik, sarana prasarana, dan fasilitas kampus

Bahkan, diprediksi angka putus sekolah dan kuliah dapat melonjak di tahun ajaran baru ini jika tidak ada bantuan dan kredit pendidikan yang dikucurkan kepada mahasiswa yang orangtuanya mengalami PHK dan dirumahkan.

Dalam kondisi darurat ekonomi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan tiga kebijakan untuk mendukung mahasiswa dan satuan pendidikan yang terdampak pandemi Coronavirus Disease (COVID-19).

Kebijakan pertama dan kedua terkait dukungan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Dana Bantuan UKT mahasiswa, sementara kebijakan ketiga menyangkut Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja.

Rencana kebijakan tersebut tentu saja harus diapresiasi dan segera diwujudkan. Sekitar 441.000 mahasiswa akan menerima bantuan tersebut.

Jumlah PTS di Indonesia 3.800 unit. Di Provinsi Jawa Barat sendiri, ada 278 PTS yang tersebar di 27 kabupaten/kota, sedangkan PTN di Indonesia tidak lebih dari 300 PTN.

Idealnya, rasio pembagian bantuan sepertiga diberikan untuk mahasiswa PTN dan dua per tiga diberikan kepada mahasiswa PTS.

Selain untuk membayar kuliah, bantuan dan kredit mahasiswa juga menunjang sistem pembelajaran jarak jauh.

Sebagaimana janji kampanye yang Jokowi sampaikan di Pemilu serentak 2019 dalam bidang pendidikan.

Diantaranya adalah melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP), bos untuk 5,4 juta siswa, beasiswa untuk 818.000 mahasiswa, kartu pra kerja perlahan mulai terealisasi dengan menghadirkan komitmen akses pada layanan pendidikan.

Fasilitas pembiayaan ini sangat efektif untuk membantu mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu.

Selain itu, student loan juga bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan mahasiswa yang berhasil meraih kesempatan kuliah gratis di perguruan tinggi terkemuka di luar negeri, tetapi memiliki hambatan biaya akomodasi.

Maka, tentu saja diperlukan skema kredit mahasiswa yang tidak memberatkan dan tidak berisiko terjadinya kredit macet di kemudian hari.

Sebab, kredit mahasiswa ternyata mampu mendongkrak angka partisipasi kasar mahasiswa di negeri yang masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara lain.

Perlu kita akui bersama bahwa Jokowi telah menjawab salah satu permasalahan krusial pendidikan.

Kebijakan Kredit Pendidikan
Beberapa penyesuaian kebijakan dilakukan untuk mendukung mahasiswa dan satuan pendidikan agar tetap memperoleh hak dan menjalankan layanan pendidikan secara optimal.

Berbagai dukungan yang dibuat oleh Kemendikbud tentu saja dengan dilakukan kajian dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk merumuskan kebijakan terbaik.

Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan bahwa penambahan jumlah penerima bantuan akan diberikan sebanyak 410.000 mahasiswa (terutama Perguruan Tinggi Swasta) di luar 467.000 mahasiswa yang menerima Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi dan KIP Kuliah.

Dana Bantuan Pandemi ini khusus untuk mahasiswa dengan kondisi keuangan yang terkena dampak pandemi.

Dana KIP Kuliah Reguler tahun 2020 tetap diberikan untuk 200.000 mahasiswa baru yang menjalankan semester 1 di tahun 2020.

Adapun dana Bidikmisi tetap dilanjutkan bagi mahasiswa yang melanjutkan studi di tahun 2020 dan tetap menjalankan program Afirmasi Pendidikan Tinggi dengan sasaran 267.000 mahasiswa.

Ada tiga kriteria mahasiswa yang dapat menerima dana bantuan pandemi.

Pertama, mahasiswa yang orangtuanya mengalami kendala finansial dan tidak sanggup bayar UKT semester ganjil 2020.

Kedua, mahasiswa yang tidak sedang dibiayai program KIP Kuliah atau program beasiswa lainnya yang membiayai UKT secara penuh maupun sebagian.

Ketiga, mahasiswa PTS dan PTN yang sedang menjalankan perkuliahan semester ganjil tahun 2020.

Sementara itu, di tahun yang pertama kalinya, sekolah swasta mendapatkan bantuan melalui BOS Afirmasi dan BOS Kinerja.

BOS Afirmasi dan BOS Kinerja difokuskan untuk sekolah yang paling membutuhkan dan terdampak pandemi COVID-19.

Namun tentu saja dengan ketentuan untuk sekolah negeri dan swasta (SD, SMP, SMA, SMK, SLB) yang paling membutuhkan, dana bantuan sebesar Rp 60 juta per sekolah per tahun, dan dana disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah.

Baik itu BOS Afirmasi maupun BOS kinerja, keduanya dapat digunakan untuk kegiatan yang sama dengan BOS Reguler selama masa pandemi COVID-19.

Diantaranya pembayaran guru honorer, pembayaran tenaga kependidikan jika dana masih tersedia, belanja kebutuhan belajar dari rumah seperti pulsa, paket data, layanan pendidikan daring berbayar, dan belanja kebutuhan kebersihan terkait pencegahan COVID-19 seperti sabun, pembasmi kuman, dan penunjang kesehatan lainnya.

Dalam release Kemendikbud disampaikan ada dua kriteria sekolah yang berhak mendapatkan bantuan.

Yaitu berada di wilayah terpencil atau terbelakang, kondisi masyarakat adat yang terpencil, perbatasan dengan negara lain, dan terkena bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lainnya.

Serta sekolah dengan proporsi siswa dari keluarga miskin lebih besar, sekolah yang menerima dana BOS Reguler lebih rendah, dan sekolah yang memiliki proporsi guru tidak tetap lebih.

Semoga saja semua kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud dapat tepat sasaran dan sesuai peruntukannya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.