Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

4.4%

20.4%

8.4%

66.9%

Banyak Keanehan Perizinan di Kota Tasik, Sejumlah OPD Klaim Sudah Jalankan Tufoksi

113
0

BUNGURSARI – Sejumlah instansi teknis di bawah Pemkot Tasikmalaya mengaku sudah bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) soal dugaan pelanggaran pendirian bangunan.

Seperti yang dilakukan Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya. Mereka mengaku menegur manajemen minimarket di Kecamatan Cibeureum yang belum memiliki izin.

Baca juga : Bantuan APD untuk Tim Medis Kota Tasik Terus Mengalir

Kepala Seksi Bina Usaha Dinas KUMKMPerindag Kota Tasikmalaya Aceng Mustofa menjelaskan ketika operasional suatu minimarket belum berizin, otomatis dilaksanakan peneguran.

“Kemudian apabila melanggar ketentuan, baru diberi teguran setelah hasil monev (monitoring dan evaluasi, Red) di lapangan,” tuturnya saat dihubungi melalui pesan Whatsapp, Senin (18/5).

Pihaknya mengaku sudah beberapa kali berkoordinasi bersama tim teknis untuk menyikapi adanya minimarket di Awipari Cibeureum yang beroperasi, tanpa mengantongi izin.

“Sudah beberapa kali, peringatan pun sudah kami sampaikan, dan informasi terakhir izinnya akan dibahas di DPMPTSP,” kata dia.

Sama halnya, dengan minimarket di Cilendek Kecamatan Cibeureum, kata Aceng, pihaknya akan mengecek ke lapangan melalui tim monev kota dan memastikan ada tidak unsur pelanggaran.

“Kalau pembangunan minimarket di situ, merupakan jenis lokal dan sesuai kuota yang diperbolehkan aturan. Kami akan mengecek dengan tim wasdal, namun harus ada arahan rapat dari ketua timnya,” kata Aceng.

Kemudian, kaitan minimarket di Cilendek, kata Aceng, menegaskan itu merupakan minimarket jenis lokal. Sesuai surat surat pernyataan pemilik. “Kami sudah melaksanakan tugas sesuai aturan,” sambung dia.

Terpisah, Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tasikmalaya Toni Antoni mengamini bahwa peneguran sudah dilaksanakan terhadap pemilik bangunan-bangunan yang terindikasi melanggar dan tidak sesuai dengan rencana tapak bangunan gedung (RTBG).

“Sudah dilakukan peneguran, untuk menyesuaikan kondisi di lapangan dengan gambar perencanaan pembangunan yang kami rekomendasikan,” tuturnya.

Tidak hanya minimarket di wilayah Cibeureum, lanjut Toni, bangunan kos-kosan di Jalan Paledang, tepatnya wilayah Ruko Permata Regency pun sudah ditegur.

Bahkan di penghujung 2019, sudah disegel Satpol PP karena kala itu tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Dinas PUPR Kota Tasikmalaya Dadi Gusnaendar menuturkan hal serupa.

Pihaknya sempat menegur salah satu minimarket berjaringan di Kecamatan Cibeureum. Karena, adanya tambahan bangunan ke bagian belakang gedung.

“Sudah pernah kami laksanakan peneguran. Namun, besok akan kami pastikan kembali, memastikan apakah minimarket yang dimaksud rekan-rekan mahasiswa yang pernah kami lakukan pengecekan,” kata dia.

Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Muslim MSi, sebelumnya, meminta eksekutif tegas dalam merespons dugaan pelanggaran dalam mendirikan bangunan. Terutama yang perizinannya diproses semasa Covid-19.

Menurut Muslim, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang tidak terlibat langsung pada Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19, jangan mengendurkan pengawasan.

Ketika menemukan pelanggaran atau kejanggalan berkenaan pembangunan di masyarakat, mereka harus melakukan penindakan.

“Sebab, kami menerima informasi tidak cuma pembangunan minimarket di Cibeureum saja yang dikeluhkan. Ada juga pembangunan kos-kosan di wilayah Kahuripan Kecamatan Tawang dikeluhkan masyarakat,” tuturnya kepada Radar, Minggu (17/5).

Pemerintah, kata Muslim, ketika sudah mengetahui ada pelanggaran dalam pendirian bangunan, seharusnya cepat menindaklanjuti. Jangan seolah menunggu adanya keluhan atau laporan dari masyarakat.

“Pembangunan di wilayah kompleks Ruko Permata Regency ada kos-kosan baru dibangun dan dikeluhkan masyarakat. Karena ada bagian bangunan menutup selokan atau parit, khawatir terjadi banjir dan utilitas perairan terganggu,” kata dia memaparkan.

“Kita sudah konfirmasi ke dinas terkait, ternyata antara fakta di lapangan dan gambar yang direkomendasikan dinas teknis berbeda. Mohon disikapi,” pinta politisi PDIP tersebut.

Saat dimintai keterangan, pengurus Ruko Permata Regency Kepler Sianturi mengakui adanya salah satu bangunan di wilayah tersebut dikeluhkan warga. Di penghujung 2019, bangunan itu sempat disegel Satpol PP karena tidak berizin.

Baca juga : Program RTLH Kabupaten Tasik Dihentikan, Ini Kata Warga & Kades

“Memang kami dipertanyakan oleh masyarakat lantaran saat itu pembangunan hendak menutup saluran air di Jalan Paledang. Pembuangan air dari HZ Mustofa,” katanya menjelaskan.

“Dulu sempat disegel karena tidak memiliki izin dan pembangunan dihentikan. Tiba-tiba saat Covid-19 mewabah, tahu-tahu sudah ada izin mendirikan bangunan (IMB). Padahal kondisi di lapangan seperti itu,” kata Kepler. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.