Banyak Manfaat jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Garut

82
0
KERJA SAMA. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Garut Widya Satriyanto dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tasikmalaya Seto Cahyono bersama peserta rapat usai KSO di Hotel Harmoni Rabu (2512). soni tarsoni / rakyat garut

TAROGONG KALER – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Garut mengadakan rapat kerja sama operasional (KSO) dengan Pemerintah Kabupaten Garut.

Salah satu agenda rapat yakni menyosialisasikan Peratuan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Drs H Mahmud MSi, MMPd mengatakan saat ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut baru sekitar tiga ribu non ASN yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Sudah ada (peserta BPJS Ketenagakejaan non ASN) hanya memang belum menyeluruh,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan mengadakan sosialisasi melalui rapat KSO.

“Pak bupati berharap agar hasil dari rapat ini untuk ditindaklanjut dan direalisasikan, karena kerja sama ini sangat menguntungkan bagi pegawai di Kabupaten Garut, termasuk masyarakat di Kabupaten Garut,” ujarnya.

Baca juga : DLH Garut Fokus Atasi Masalah Sampah

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Garut Widya Satriyanto berharap melalui kerja sama, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum mendaftarkan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) bisa segera mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Selain dua manfaat, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), bagi peserta yang daftar di tahun 2020 diharapkan tahun 2021 bisa memperoleh Bantuan Subsidi Upah (BSU),” katanya.

Ia menjelaskan banyak manfaat yang diperoleh jika menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Apalagi, kata dia, sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019 tentang kenaikan manfaat untuk yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja, ahli waris akan mendapatkan total santunan sebesar Rp 42 juta, salah satunya Jaminan Kematian sebelumnya yang sebelumnya Rp 24 juta.

“Dengan uang tersebut dapat digunakan untuk tahlilan dan sisanya bisa digunakan ahli waris sebagai modal usaha,” ujarnya.

Sedangkan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) peserta BPJS Ketenagakerjaan, jika non ASN akan mendapatkan perlindungan kerja, mulai dari berangkat kerja hingga pulang kerja.

“Jadi jika peserta mengalami musibah saat bekerja, seluruh biaya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan tanpa batas limit, selama peserta mengikuti aturan dengan menggunakan rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan,”tuturnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Garut Seto Cahyono menambahkan selama pandemi Covid-19, ada Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk para pekerja, yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Bantuan Subsidi Upah diberikan Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan dari Sepetember-Desember 2020. “Diharapkan nanti di 2021 yang belum terdaftar juga termasuk non ASN bisa didaftakan akhir tahun ini, nanti kita ajukan untuk mendapat BSU di tahun 2021,” katanya.

Menurut dia, anggaran selama Covid-19 untuk bantuan masyarakat baru terpakai 50 persen dari sekitar Rp 676 triliun. “Bantuan kepada masyarakat ini baru terpakai Rp 350 triliun.

Jadi masih sangat banyak anggaran yang belum terserap untuk dibagikan kepada masyarakat, sehingga nanti di 2021 akan dapat lagi (BSU),” ujarnya. (son)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.