Banyak Pelanggan Nunggak, PDAM Tirta Sukapura Tasik Gandeng Kejaksaan

47
0
PENANDATANGANAN MOU. Kajari Kabupaten Tasikmalaya M Syarif (kanan) bersama Plt Dirut PDAM Dadih Abdul Hadi (kiri) menandatangani perpanjangan MoU pendampingan hukum di Aula Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (16/2/2021). DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA
PENANDATANGANAN MOU. Kajari Kabupaten Tasikmalaya M Syarif (kanan) bersama Plt Dirut PDAM Dadih Abdul Hadi (kiri) menandatangani perpanjangan MoU pendampingan hukum di Aula Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (16/2/2021). DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA
Loading...

MANGUNREJA – Penandatanganan kesepakatan antara PDAM Tirta Sukapura dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya tentang Pendampingan Hukum dilaksanakan dilaksanakan di Aula Kantor Kejari Kabupaten, Selasa (16/2/2021).

Dalam perpanjangan kerja sama pendampingan hukum tersebut kejaksaan akan mendampingi PDAM dalam penagihan utang pelanggan yang menunggak pembayaran langganan air agar kepastian hukumnya jelas.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Tasikmalaya M Syarif SH MH mengatakan, penandatanganan MoU bersama PDAM ini merupakan bentuk perpanjangan kerja sama pendampingan hukum antara PDAM dengan kejaksaan.

“Sebetulnya kerja sama pendampingan hukum ini sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan kembali sekarang oleh PDAM,” ujarnya.

Melalui MoU ini, kata dia, ke depannya kejaksaan diberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) oleh PDAM untuk mendampingi ketika penagihan kepada pelanggan yang menunggak pembayarannya. Termasuk memproses dari sisi hukumnya.

loading...

“Tindak lanjutnya, kalau PDAM sudah memberikan data mana pelanggannya yang menunggak pembayaran. Kami yang akan menagih dan melakukan pendampingan hukum. Karena bagaimana pun PDAM adalah milik negara,” ujar dia.

Selain pendampingan dalam kaitan tunggakan pelanggan, lanjut dia, kejaksaan juga bekerja sama dalam penyuluhan hukum kepada pegawai dan internal direksi PDAM Tirta Sukapura.

Baca juga : Dukung Dini di Ajang Puteri Wisata Indonesia, Disparpora Kabupaten Tasik Galang Dana

Kepala Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Endang Darsono menambahkan, dalam pendampingan hukum, seperti yang dilaksanakan bersama PDAM Tirta Sukapura dalam membantu penagihan kepada pelanggan ini tentunya membantu pemulihan keuangan daerah.

“Salah satunya pemulihan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti di BUMD ini,” ujar dia.

Plt Dirut PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya Dadih Abdul Hadi SH MSc mengungkapkan, penandatanganan MoU ini menindaklanjuti perpanjangan kerja sama pendampingan hukum dengan Kejari Kabupaten Tasikmalaya yang sempat tertunda.

“Sempat tertunda karena kondisi Direksi PDAM yang tengah ada pergantian direksi dan kekosongan jabatan Direksi PDAM definitif. Jadi kita tandatangani MoU kembali untuk perpanjangan pendampingan hukum oleh kejaksaan,” terang Dadih.

Perpanjangan pendampingan hukum ini, kata dia, tidak ada maksud untuk menunda, karena memang internal Direksi PDAM yang definitif masih oleh pelaksana tugas.

“Hanya kami perlu kehati-hatian, posisi saya sebagai pelaksana tugas direktur utama, dalam mengambil kebijakan dan keputusan harus dengan pertimbangan. Karena pendampingan hukum ini sangat urgen dibutuhkan, maka diperpanjang dengan menandatangani MoU ini,” papar dia.

Adapun tujuan pendampingan hukum ini, terang dia, pertama PDAM mendapatkan bimbingan hukum, perlindungan hukum dalam pengelolaan dan kinerja PDAM.

“Supaya kami lurus dalam mengelola di PDAM. Sebab sebagai organisasi layanan publik kami penuh dengan risiko antara bisnis dan sosial. Baik risiko hukum dan administrasi dan lainnya,” katanya.

Maka dari itu, tambah dia, PDAM kembali mengajukan perpanjangan kerja sama pendampingan hukum dengan Kejari Kabupaten Tasikmalaya. Pendampingan hukum perdata dan tata usaha negara (Datun) yang lebih spesifik dan teknisnya nanti, PDAM meminta bantuan ke kejaksaan terutama dalam kaitan pelanggan atau konsumen.

“Kami mohon untuk dibantu untuk menagih tunggakan pelanggan ke PDAM. Jadi siapapun nanti, siap-siap bagi pelanggan yang menunggak hutang, nanti kami akan didampingi kejaksaan ketika menagih ke pelanggan,” ujarnya, menerangkan.

Dia mengungkapkan, tunggakan pelanggan ke PDAM, itu nilainya cukup lumayan besar. Dalam waktu satu tahun tunggakan pelanggan sendiri terhitung bisa mencapai miliaran rupiah dari total pelanggan 44.300-an.

“Rata-rata biasanya hutang tunggakan pelanggan ke PDAM per tahun bisa mencapai Rp 3-4 miliar. Alasannya banyak pelanggan yang tidak mampu membayar, kemudian datang ke kantor untuk tidak melanjutkan langganan air PDAM,” katanya.

Kemudian, lanjut dia, ada juga pelanggan yang tidak mampu dan tidak mau membayar, tetap ingin dilayani oleh PDAM. Sesungguhnya direksi itu ada di area jurang, bagi BUMD ranah bisnis dan sosial, risiko tinggi termasuk dari sisi hukum.

“Apalagi dengan kondisi belum utuh regulasi yang kami jadikan acuan. PP menyesuaikan aturan internal kami. Perda pendirian PDAM,” ujarnya.

“Bagian kesadaran bagi PDAM dalam menjalankan bisnis PDAM, pelayanan konsumen atau masyarakat dalam pemenuhan hak atas air, konsumen kami saat ini ada 44.300-an dan hal-hal yang secara praktis kami alami lebih sering silaturahmi dan belajar. Kita jadwalkan ke depan penyuluhan hukum di PDAM,” kata dia. (dik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.