Banyak Pengembang Perumahan Langgar UUD dan Perda, Pemkot Dimana?

19
Nanang Nurjamil

Oleh : Nanang Nurjamil

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

Sejak belasan tahun lalu, pembangunan perumahan di kawasan Kota Tasikmalaya tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Mulai dari perumahan kelas bersubsidi hingga tipe yang sangat mewah terus bermunculan.

Sayang, maraknya pembangunan yang bahkan sampai mengorbankan lahan pertanian (sawah) ini, tidak diimbangi dengan pengawasan dan pengendalian dari pihak pemerintah.

Akhirnya begitu banyak pengembang yg melanggar aturan, terutama aturan menyangkut penyediaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), seperti : adanya ruang terbuka hijau, ruang bermain anak (play ground), sarana ibadah, TPS, balai pertemuan warga dan fasum fasos.

Hal tersebut sebagaimana dipersyaratkan dalam UU No.1 Tahun 2011, tentang : perumahan dan kawasan permukiman serta PERDA No. 1 tahun 2013, tentang : penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas.

Masyarakat sebagai konsumen banyak yang dibohongi oleh oknum pengembang. Harapan masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hunian yang aman dan nyaman, hanya sebatas angan-angan, apa yang dipromosikan dan dirjanjikan oleh pihak pengembang pada saat awal ketika kawasan perumahan akan dibangun, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan.

Padahal sanksi bagi pengembang (developer) yang tidak menyediakan fasum dan fasos dalam UU No.1 Tahun 2011, Pasal 151 cukup berat. Yaitu : pasal (1) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.

Bahkan pengembang Bisa juga digugat dengan Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Gugatan terhadap pengembang bisa dilakukan secara individu.

Ancaman bagi pengembang yang tidak melakukan kewajiban membangun fasum dan fasos adalah denda hingga 2 milyar rupiah, atau penjara selama 5 tahun.

Pemerintah melalui tim koordinasi PUPR sebagai pengawas pembangunan, BPMPPT sebagai pihak yg menerbitkan IMB, Dinas Pol PP dan Damkar sebagai penegak PERDA, harus secara bersama-sama turun ke lapangan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan tindakan terhadap oknum-oknum pengembang  perumahan yg tidak menyediakan fasum dan fasos sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Jangan hanya mengeluarkan izin tapi nyaris tidak ada evaluasi dan pengawasan, pihak pengembang juga jangan hanya mengejar untung dengan memaksimalkan lahan rumah terjual, sampai melupakan kewajiban menyediakan fasum dqn fasos yg dipersyaratkan sesuai ketentuan. (*)

loading...