Banyak Program Pemkab Tasik Dinilai Kurang Pro Rakyat

108
0

SINGAPARNA – Program-program kegiatan di Pemkab Tasikmalaya belakangan ini menjadi sorotan publik karena dianggap kurang pro rakyat. Mulai dari pengadaan sarung Rp 2,7 miliar, pengadaan alat studio Rp 2,3 miliar dan kendaraan operasional Rp 7,5 miliar.

Pengamat sosial, politik dan pemerintahan Tasikmalaya Asep M Tamam mengatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan produk politik.

Baca juga : Bupati Pangandaran Deg-Degan, Minta Kota-Kabupaten se-Jabar Kompak Hadapi Pemudik

Sehingga dalam penyusunannya ada kepentingan tertentu, jadi sangat dimungkinkan setiap APBD kota/kabupaten ada butir atau item detail anggaran yang memicu pro kontra seperti ini.

Menurut dia, selalu saja ada detail anggaran yang dibuat pemerintah daerah yang membuat merinding masyarakat atau publik ketika mendengar angka yang cukup besar.

“Pengusulan anggaran ini pastinya sudah ditandatangani, karena memang anggaran ini ditulis dan dirumuskan dengan sadar. Ya seringkali mereka yang membuat diuntungkan oleh aksesibilitas penganggaran ini,” ungkap dia.

Loading...

Menurutnya, beruntung saat ini masyarakat masih kritis terhadap anggaran atau program-program yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Artinya pemangku kebijakan bisa terkontrol dan memberikan efek pendidikan dalam penganggaran yang lebih bermanfaat ke depannya.

“(Banyak) anggaran-anggaran yang memang tidak mengena atau tidak pro rakyat. karena memberikan fasilitas lebih kepada pejabat, tidak kepada rakyat, maka harus dievaluasi untuk lebih baik ke depannya,” katanya, menjelaskan.

Menurutnya, daya kritisi masyarakat ini sangat dibutuhkan, terbukti pemerintah daerah langsung merespons dengan membatalkan anggaran Rp 2,7 miliar untuk pengadaan sarung di tahun ini.

“Di satu sisi pemerintah ada itikad baik membatalkannya, di satu sisi juga ada kesalahan dari niat mereka yang mencatatkanya. Juga ada niat baik yang menganulir itu, jadi adanya anggaran yang tidak logis kesalahan niat dari para penganggar itu sendiri dengan catatan diperbaiki,” jelasnya.

Ke depannya, lanjut dia, pemerintah harus matang dalam perencanaan anggaran agar lebih pro rakyat dan bisa dirasakan manfaatnya.

Sehingga tidak menjadi pro kontra yang membuat kegaduhan di masyarakat. “Kebijakannya jangan sampai memfasilitasi kepentingan para penganggar ini saja. Harus lebih kepada kepentingan publik atau rakyat,” katanya.

Baca juga : Pembelian Sarung Rp2,7 M Diklaim untuk Bahagiakan Rakyat Kabupaten Tasik

Ketua I Bidang Kaderisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tasikmalaya Dimas Ari Wibowo menilai bahwa penganggaran untuk kepentingan publik harus lebih di kedepankan bahkan masuk dalam prioritas pemerintah daerah.

“Jangan sampai berlebihan ketika anggaran yang tidak langsung menyentuh masyarakat. Harus dipilah dan perencanaannya matang, agar di kemudian hari tidak menjadi masalah dan gaduh,” ujar dia. (dik)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.